.jpg)
Jakarta – Bed occupacy rate (BOR) rumah sakit rujukan di Jakarta kemarin, Senin (21/6) sudah mencapai 90%. Pada waktu bersamaan, angka kasus harian juga terus melonjak dan diprediksi akan berlangsung hingga sebulan kedepan. Untuk mencegah kenaikan kasus secara drastis, pemerintah memberlakukan pengetatan dan penebalan PPKM Mikro. Namun bagi pakar kesehatan, langkah ini dianggap sudah tak efektif lagi.
“Saya kira PPKM Mikro sudah tidak efektif lagi. Secara filosofi PPKM Mikro hanya memperlambat bukan memutus mata rantai. Melihat keadaan saat ini yang kita butuhkan adalah memutus mata rantai. Kita membutuhkan tindakan revolusioner,” jelas Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), saat diwawancarai Trijaya Hot Topic Petang, Senin (21/06/2021).
Menurut Hermawan, dalam situasi genting seperti sekarang, percepatan vaksinasi di bulan Juni dan Juli juga bukan solusi untuk melewati puncak pandemi. Ia menyarankan pemerintah berani mengambil langkah tidak populer dengan me-lockdown Jakarta.
“Terlambat jika baru mulai mempercepat vaksin saat ini, mengandalkan vaksin bukan solusi terbaik untuk sekarang. Perlu dilakukan lockdown tetapi tentu saja logistik dan pengangkutan tidak dilockdown,” kata Hermawan.
Menurut Hermawan, narasi 'gas dan rem' untuk menyelamatkan ekonomi dan kesehatan sekaligus, perlu ditinjau ulang. Karena bagaimanapun, pada akhirnya pemerintah harus memilih untuk memprioritaskan salah satu.
“Tentu saja kita tidak bisa memilih antara kesehatan dan ekonomi, tapi harus ada yang dipilih pemerintah, kesehatan atau ekonomi. Masyarakat juga jangan pernah meremehkan covid-19, makin banyak orang yang tumbang. Jangan-jangan kita hanya menunggu giliran,” kata Hermawan. (Ann)