JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 Jakarta Pusat, pada Rabu (9/6).

Kunjungannya tersebut merupakan rangkaian dari tugas Kemenko PMK dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian pada Kemenag sebagai salah satu kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.  

Dalam kunjungannya tersebut, Menko PMK mendapatkan laporan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenag terkait program-program strategis yang telah dan akan dilaksanakan.

"Tadi Pak Menag sudah menyampaikan ada 4 program besar yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai dengan perintah Pak Presiden. Yang pertama moderasi beragama, kemudian yang kedua revitalisasi KUA (Kantor Urusan Agama) digitalisasi program. Kemudian tentu saja sektor pendidikan karena Kementerian Agama juga punya tanggungjawab di sektor pendidikan, yaitu madrasah dan pesantren. Lalu ada juga program kemandirian pesantren," jelas Muhadjir usai melakukan kunjungan.

Selain itu, Menko PMK juga mendapatkan laporan terkait penundaan keberangkatan haji 2021. Dia menerangkan, isu-isu yang beredar terkait pembatalan keberangkatan haji tidaklah benar.

"Tidak ada masalah diplomasi, tidak ada masalah isu-isu kuota haji, vaksin, termasuk dana haji. Itu sudah clear, dan saya sudah ke BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk memastikan bahwa semua aman," tegasnya.

"Pertimbangan itu hanya satu yaitu demi kemaslahatan dan keamanan jamaah kita. Lalu persiapan juga, waktunya terlalu mepet kalau jamaah haji tahun ini bisa dilaksanakan" imbuh Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi kunjungan dari Menko PMK dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program. "Kami senang mendapat arahan dan langkah teknis yang harus kami lakukan dan sinergikan. Kami mendapatkan suatu yang baru dari Menko PMK."

Selain itu, Menag menambahkan, satu-satunya pertimbangan pemerintah membatalkan keberangkatan haji adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan jamaah. Dengan kembali tidak adanya pemberangkatan haji tahun ini, maka secara otomatis antrian seluruh jamaah calon haji menjadi bergeser mundur.

"Tidak ada yang lain, kita lebih menyayangi jamaah haji, keselamatan dan nyawa jamaah haji," pungkasnya. (ANP)