JAKARTA - “Untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja diperlukan kompetensi teknis untuk menghadapi era digitalisasi dan globalisasi. Maka mahasiswa perlu dilengkapi dengan sertifikasi-sertifikasi khusus untuk memberikan nilai tambah,” demikian disampaikan oleh Direktur Bank Indonesia Institute, Arlyana Abubakar, dalam diskusi yang diselenggarakan secara daring oleh Prodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia (31/05/2021).

Prodi Perbankan dan Keuangan UKI menyelenggarakan acara diskusi ini untuk mendapat masukan dari Bank Indonesia Institute terkait penyusunan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang terkait dengan Bank Sentral dalam mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, mata kuliah ilmu ekonomi dan Ekonomi Moneter. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mempersiapkan Prodi Perbankan dan Keuangan dari D3 menjadi sarjana terapan.

Direktur Bank Indonesia Institute ini juga menyampaikan bahwa kompetensi perilaku perlu dibangun untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja yaitu leading self, leading people dan leading organization, jadi perlu dipastikan bahwa ini masuk dalam kurikulum. Hal ini bisa diberikan dalam pemahaman konseptualnya dan juga pemahaman kontekstualnya.

“Pemahaman konseptual bisa dengan memberikan materi-materi yang terkait dengan leadership, digital mindset atau digital leadership. Konstektualnya bisa melalui praktek kerja, dimana pada program magang tersebut para milenial ini bisa belajar untuk tidak mudah putus asa, bagaimana bekerja lintas generasi, membangun pemikiran, menyampaikan suatu ide agar bisa diterima terutama dalam konteks inovasi dan kebaruan.

Hal-hal yang perlu diperkuat di area digitalisasi seperti pemahaman dampak digitalisasi dalam konteks perbankan, dalam konteks ekonomi secara umum, cyber security dalam transaksi keuangan. Sedangkan dalam area globalisasi yang perlu diperhatikan bahwa saat ini kita melihat interlinked kerjasama sudah melewati batas, crossborder transaction perlu diperkuat. Tentunya untuk membedakan lulusan S1 dan Sarjana terapan harus ada perbedaannya, sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kurikulum sarjana terapan ini. Selain itu juga untuk globalisasi juga diperlukan penguatan Bahasa, cooperation dan networking.

Dekan Akademi SP, SSK, dan PUR, Bambang Arianto menyampaikan, Bank Sentral secara umum perlu diperkenalkan dengan porsi yang lebih besar karena fungsi Bank Sentral di setiap negara berbeda-beda. Masing-masing negara mempunyai size ekonomi, kemajuan ekonomi dan dinamika perekonomiannya, sebelum memperkenalkan BI sebagai Bank Sentral. Termasuk keterlibatan bank sentral dalam pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Mengenai mata kuliah Pasar dan Lembaga keuangan, aspek perkembangan digitalisasi perlu masuk dalam area ini, termasuk aspek money laundering, resiko cyber dan resiko operasional secara umum.

"Perlu juga adanya tambahan wawasan mengenai koordinasi kelembagaan dalam sektor keuangan. Mahasiswa diharapkan memahami kaitan satu sama lain antar BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan dalam kontribusinya secara bersama-sama menjaga sistem keuangan," tegasnya.

Direktur Bank Indonesia Institute, Arlyana Abubakar menambahkan, bahwa pengaturan dan pengawasan perbankan saat ini juga sudah lintas otoritas karena praktek digitalisasi saat ini di Indonesia koordinasinya ada di Kominfo. Kalau dulu lebih pada aspek kelembagaan sekarang lebih pada pendekatan transaksi, pengawasan berbasis risiko dan optimalisasikan supervisory technology dan regulation teknology untuk membantu otoritas dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengawasan. Jadi bukan hanya lintas otoritas saja tapi sudah lintas yurisdiksi.

“Masukan-masukan tersebut sangat berarti untuk kami di Prodi Diploma 3 Perbankan dan Keuangan UKI dalam menyusun kurikulum dan silabus, untuk menyiapkan mahasiswa kami siap menghadapi globalisasi dan digitalisasi,” jelas Fery Tobing, S.E., M.M., Kaprodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi UKI.

Fery menambahkan, bahwa Prodi yang dipimpinnya selain mengadakan diskusi dengan Bank Indonesia Institute juga merencanakan diskusi dengan Pusdiklat PPATK yang akan diselenggarakan tanggal 3 Juni 2021 dan menyusul kegiatan diskusi dengan Lembaga Penjamin Simpanan dan OJK Institute.

“Intinya kami ingin melibatkan regulator melalui pusdiklat dan institute dari masing-masing regulator tersebut untuk mendapat masukan terkait kurikulum dan silabus,” ujar Ferry Tobing. (ANP)