Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Ini tertuang dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Dalam Pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN, termasuk barang kebutuhan pokok dan hasil pertambangan. 

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam draft RUU KUP, dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Kebijakan perpajakan Indonesia ini berupaya mengadopsi praktik terbaik internasional. Pasalnya, dalam menanggulangi dampak pandemi agar tidak semakin memperburuk keadaan ekonomi, diperlukan strategi konsolidasi fiskal untuk mengatasi dampak pandemi.  

Secara global, pembiayaan yang berkelanjutan dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan keuangan akibat dari utang global yang meninggi. Negara-negara di dunia merespons kondisi ini dengan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan menaikkan tarif pajak.