Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan audensi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (TP PKK) nasional terkait penurunan angka stunting di Indonesia.

Ketua Umum TP PKK,Tri Tito Karnavian mengatakan pengentasan stunting di tanah air menjadi salah satu fokus utama kementerian dalam negeri dan BKKBN dalam mencapai target Indonesia bebas stunting tahun 2030.

"BKKBN dan pengurus PKK menjadi pendukung dalam program penurunan angka stunting. Saat ini prioritas kami menjadi tim pendamping dalam keluarga khususnya ibu hamil dan anak balita nanti akan ada beberapa tim PKK yang mengakomodir itu semua," terang Tri kepada wartawan di Gedung Dirjen Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Sementara Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menambahkan penandatanganan kerjasama ini dimaksudkan agar BKKBN dan TP PKK dapat melakukan pendataan secara akurat dan tepat sasaran untuk keluarga yang rawan memiliki keturunan stunting.

"Kami ingin mendeklarasikan bahwa PKK dan BKKBN dan bidan mendampingi keluarga yang rawan memiliki keturunan stunting. Oleh karena itu arahannya adalah melakukan pengukuran atau antropometri untuk para balita," jelas Hasto.

Hasto menambahkan pada tahun 2020 keluarga yang melakukan pengukuran balita tidak lebih dari 19 persen dikarenakan adanya pandemi. Namun untuk tahun 2021 pada Juni mendatang, akan diadakan pengukuran dan penimbangan balita di posyandu terdekat.

"Harapannya ya kita kejar dari yang 19 persen bisa menajdi 100 persen atau minimal 90 persen semua balita sudah terukur dan tertimbang," ujar Hasto.

Diketahui tanggal 1 Juni 2021 pendataan kelurga melalui hari keluarga nasional (harganas) akan dilakukan, ditargetkan pemerintah daerah hingga kepala desa dapat membantu dalam menurunkan angka stunting. Sebanyak 74.991 desa akan disisir oleh pemerintah dengaan menerjunkan 20 petugas PKK di tiap desa. (ANP)