PKS: Sebaiknya Pemerintah Libatkan BPPT Kembangkan Teknologi Tangkal Kebocoran Data Publik

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan adanya tindak jual beli data kependudukan. Menurut Mulyanto kejadian ini termasuk kejahatan dan harus segera ditindak. Mulyanto khawatir data yang dijual-belikan ini disalahgunakan untuk keperluan kejahatan. 

"Data yang dijual ini raksasa. Ini melibatkan data-data sebanyak lebih 270 juta penduduk, isinya NIK, nama, alamat, no BPJS, dll.

Dan sampai saat ini masih diperjualbelikan dengan bebas secara online. Versi samplenya saja dapat didownload sebesar 241 MB untuk data hampir sejuta penduduk.

Ini berpotensi disalahgunakan kemana-mana seperti penipuan, tindak kriminal seperti kekerasan, KTP Palsu, penipuan pinjol, pemilih ganda atau e-KTP palsu dari penduduk asing," papar Mulyanto. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri pembangunan ini menyebutkan isu jual beli data kependudukan ini merupakan isu besar. Karena itu banyak Komisi DPR RI yang terlibat seperti Komisi 1, 3 dan 9. 

"Sementara Komisi VII dapat dilibatkan dalam upaya pencegahan, pengambilan, penyebaran dan duplikasi data oleh pihak yang tidak berkepentingan," jelas Mulyanto. 

Mulyanto mendorong BPPT dan otoritas Ristek Indonesia untuk mengembangkan teknologi pencegahan dan penangkal kebocoran data digital ini. 

"Jangan malah sibuk untuk melebur BPPT.  Justru lembaga litbang ini sangat penting untuk segera mengembangkan teknologi yang handal, agar kita dapat melindungi kerahasiaan data publik," tegas mantan Sesmen Ristek era SBY ini.  

Mulyanto menyebut SDM BPPT memiliki kompetensi yang andal di bidang IT.  Karena itu sangat penting untuk didayagunakan bagi kepentingan keamanan nasional seperti ini. (Jak)