JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Dr. A. Fatoni bersama dengan Sekretaris BPP, Dr. Kurniasih mengawali hari pertama kerja paska libur Idul Fitri 1442 H, menerima kunjungan Rektor Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Dr. Ayub Muktiono dan Direktur Eksekutif Wellbeing Institute (WI) Dr. Jadi Suriadi. Pertemuan digelar bertempat di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132, Senen, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2021).

Direktur Eksekutif Wellbeing Institute, Jadi Suriadi, mewakili 6 penulis buku menjelaskan tentang Riset Publik, yang dimaknai sederhana sebagai suatu riset yang objek kajiannya diidentifikasi berorintasi pada kemaslahatan umat, dimana subjek penilainya adalah masyarakat. Secara umum rancangan riset publik adalah model inklusivitas sebuah riset. Melibatkan sebesar-besarnya peran dan partisipasi masyarakat.

Menurut Jadi, model WD membangun persepsi, membuka ruang partisipasi public dan tingkat penerimaan publik (akseptabilitas) dalam berinteraksi dan salingmengedukasi (people to people education). Riset Publik dengan WD, menawarkan konsep sistem online, data diolah oleh sistem komputasiawan (cloudcomputing), cukup diunduh dari web, sehingga diusunglah slogan: mudah, murah, praktis, cepat namun valid dan reliabel.

Model riset model WD relevan dengan kondisi saat ini ketika sistem demokrasi di Indonesia, dengan penguatan Civil Society sedangkan masyarakat memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk aktif berperan dan berpartisipasi dalam isu publik.

“Mengisi instrumen survei riset publik yang berfokus kepada perbaikan ukuran “Indeks Kemaslahatan Publik” (IKP) merupakan bagian hak dan kewajiban masyarakat. Korelasi logisnya, riset publik harus dilakukan masyarakat dengan baik dan benar. Sebab, hal ini turut membangun budaya civil-society, yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban,” tegasnya.

Secara konseptual, materi riset publik telah menjadi agenda kerjasama antara Unkris dengan WI sejak 2017 melalui Kegiatan Riset Publik – Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPRST) di Kota Bekasi. Harapannya, kelak WM dapat diterapkan kepada seluruh Pemerintahan Daerah, terutama untuk menggali isu-isu krusial seperti Indeks Literasi Investasi Daerah, IndeksLiterasi Pangan dimasa Pandemi COVID-19, Indeks Demokrasi Daerah, Indeks Literasi Gizi Anak dan Isu Stunting, dan berbagai isu publik lainnya. (ANP)