.jpg)
Jakarta - Anggota Komisi XI DPR dari fraksi partai Gerindra, Kamrussamad menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan nilai (PPN) sebesar 15%.
"Rencana menaikkan PPN ditengah kelesuan daya beli masyarakat, menunjukkan kegagalan Kemenkeu dalam menjadikan APBN kebijakan fiskal sebagai instrumen penciptaan sumber ekonomi baru," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (12/5/2021).
Ia menyindir Kemenkeu yang "cari gampang" saja untuk menyelesaikan masalah keuangan negara. "Ini sama dengan berburu di kebun binatang, binatang sedang sakit pula, karena musim paceklik," ujarnya.
Ia juga menyinggung soal kinerja satgas pemburu BLBI yang hingga kini tidak ada perkembangannya.
"Mana hasil kerja Satgas Pemburu aset BLBI? Sampaikan perkembangannya ke rakyat. Korupsi di perpajakan berdampak pada penurunan kepercayaan wajib pajak. Apakah ada jaminan hasil pungutan pajak benar-benar tidak dikorupsi lagi?," tanya Kamrussamad.
Menurutnya di tengah pandemi ini, ekonomi tidak bisa didorong berjalan sebagaimana situasi normal. Kebutuhan anggaran untuk bantuan sosial tentu membengkak. Mengingat pandemi memukul sektor informal yang jadi tumpuan ekonomi masyarakat bawah.
Tapi sayangnya pemerintah tidak memiliki peta jalan yang seiring dengan prioritas di tengah pandemi.
"Pemerintah harus meyakinkan bahwa mereka memiliki skenario yang kredible untuk mengatasi pandemi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Skenario itu harus menunjukkan rasionalitas dari sisi penerimaan dan belanja negara," pungkasnya.