JAKARTA - Komisi Kependudukan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa - United Nations Commission on Population and Development (CPD) kembali menyelenggarakan sidang tahunan CPD untuk sesi ke-54 pada tanggal 19-23 April 2021 di New York, Amerika Serikat secara hybrid (in-person dan virtual). Tema CPD tahun 2021 adalah “Kependudukan, Ketahanan Pangan, Nutrisi dan Pembangunan Berkelanjutan”.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN), Prof. Rizal Damanik, PhD sebagai ketua Delegasi RI (DELRI) berbagi pengalaman nasional tentang isu/tema yang diangkat pada sidang ini melalui statement nasional. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Damanik menyampaikan capaian dan startegi Indonesia dalam menyikapi beberapa hal yang terkait dengan tema, sebagai berikut:

1. Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi, serta kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Pelaksanaan program ketahanan pangan dan gizi telah menghasilkan peningkatan Global Hunger Index/Indeks Kelaparan Global Indonesia dari tingkat tinggi (2012) menjadi tingkat sedang (2020). Indonesia saat ini juga sedang menjalankan proyek startegis nasional untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk upaya penurunan angka stunting dan kematian ibu di tahun 2024.
2. Pemerintah Indonesia juga fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja melalui pendidikan dan pelayanan. Prof Rizal Damanik menyebutkan bahwa program pendidikan terdiri dari tiga intervensi utama, yaitu pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, integrasi dalam kurikulum sekolah, serta pelibatan swasta dan mitra lainnya. Program tersebut telah berhasil menurunkan Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 di tahun 2017. Prof. Damanik yakin bahwa Indonesia dapat terus menurunkan angka tersebut pada tahun 2024.
3. Menurunkan persentase perkawinan anak juga merupakan agenda nasional Indonesia. Indonesia telah merevisi Undang-Undang Perkawinan melalui amandemen usia minimum pernikahan pertama dan menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi usia 19 tahun. Selain itu, Indonesia juga telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang terdiri dari lima strategi, yaitu:               1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan;  4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Sidang CPD sendiri merupakan forum antar pemerintah di PBB yang membahas upaya pemajuan isu-isu kependudukan dan pembangunan. Dalam forum ini, DELRI diwakili BKKBN, Kementerian Luar Negeri, BAPPENAS, Kementerian Kesehatan dan Badan Ketahanan Pangan termasuk Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York. Pertemuan akan menghasilkan rencana aksi untuk ditindaklanjuti oleh negara-negara yang hadir dalam pertemuan.

Di sela-sela pertemuan CPD sesi ke-54, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina yang didukung oleh United Nations Population Fund (UNFPA) menyelenggarakan Side Event virtual bertema “Strategi Mengatasi Gizi Buruk/Stunting di Kalangan Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia dan Filipina” pada Kamis, 22 April 2021. BKKBN Indonesia dan Population Commission (POPCOM) Filipina telah bekerjasama dalam Kerangka Selatan-Selatan dan Triangular di bidang kependudukan, kesehatan reproduksi, dan kesetaraan gender sejak tahun 2012. Nota MOU pertama antara kedua negara telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua negara dalam kurun waktu 5 tahun. Selanjutnya MoU tersebut diperpanjang pada tahun 2019 selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2022.

Mempertimbangkan korelasi yang kuat antara gizi buruk khususnya stunting serta kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pernikahan anak, maka penting bagi kedua negara untuk melakukan pertukaran pengetahuan, pembelajaran dan strategi untuk mengatasi permasalahan stunting/malnutrition di kedua Negara.

Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, bersama Direktur Wilayah UNFPA - Bjorn Andersson, dan Direktur Kebijakan dan Strategi UNFPA Pusat - Arthur Erken, serta Direktur Eksekutif POPCOM Filipina - Juan Antonio A. Perrez, menyampaikan sambutan pada sesi pembukaan kegiatan Joint Virtual Side Event. Secara umum, sambutan pembukaan menekankan pada pentingnya upaya yang konkrit dalam mengatasi malnutrisi dan stunting di kalangan perempuan dan anak perempuan. Gizi buruk akan berdampak tidak hanya pada kesehatan perempuan, anak perempuan, remaja dan anggota keluarga lainnya, termasuk kesehatan ibu, tetapi juga perkembangan anak. Malnutrisi juga mengurangi resistensi terhadap penyakit yang mengakibatkan populasi dengan kesehatan yang buruk dan kemiskinan.

Pembicara dari Indonesia dan Filipina juga berbagi praktik terbaik dalam Joint Virtual Side Event tersebut. Pembicara terdiri dari: 1) Prof Rizal Damanik, PhD - Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN yang membahas tentang penanganan program pengentasan stunting di Indonesia, 2) Dr. Alejandro N. Herrin - Konsultan Filipina yang mempresentasikan kerangka konsep keuntungan ekonomi dan sosial yang didapat melalui penanganan kesehatan reproduksi dan pemberian nutrisi bagi ibu dan anak 3) Dr. Dhian Proboyekti - Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan Indonesia dan 4) Dr. Azucena M. Dayanghirang - Direktur Eksekutif Dewan Gizi Nasional, Filipina yang memberikan informasi tentang stunting pada perempuan dan anak perempuan dengan latar belakang sosial ekonomi dan strategi untuk penanganan baik di Indonesia maupun Filipina.

Joint Virtual Side Event ini dimoderatori oleh Ms. Anjali Sen, UNFPA Indonesia dan dihadiri oleh lebih dari 300 peserta baik dari dalam dan luar negeri, terutama negara-negara anggota CPD. (ANP)