Tak Berani Audit XL Axiata, Menkominfo Layak Direshuffle  

MUS • Tuesday, 20 Apr 2021 - 13:39 WIB

Jakarta - Politikus Gerindra, Arief Poyuono menilai XL Axiata sampai hari ini belum banyak memenuhi komitmen membangun infrastruktur jaringannya hingga ke pelosok Indonesia, terutama di kawasan pedesaan. Sehingga wajar jika pelayanan XL di luar pulau Jawa dikeluhkan kurang bagus dan sering terganggu.

Arief menilai, operator XL Axiata menggunakan berbagai alasan untuk tidak memenuhi komitmen pembangunan.

"Dulu isunya tidak ada backbone. Namun kini dengan tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah, dan Barat, tidak ada alasan bagi operator telekomunikasi seperti XL Axiata malas membangun jaringan di  desa-desa yang belum memiliki layanan seluler. Sebab di saat pandemi Covid-19, seluruh daerah membutuhkan layanan telekomunikasi untuk melakukan kegiatan daring seperti pembelajaran jarak jauh dan bekerja dari rumah," kata Arief dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (20/4/2021).

Karena itu Menteri Komunikasi dan Informatika diminta bertindak tegas terhadap operator 'malas' tersebut. Termasuk menagih janji investasi dan pembangunan jaringan yang telah disampaikan operator ketika mendapatkan izin.

"Sangat jelas saat XL Axiata mendapatkan izin usaha seluler sesuai UU Telekomunikasi yang berlaku, harus membangun jaringan infrastrukturnya secara nasional sebagai komitmen investasi dan diberikan izin usahanya," tambah Arief.

Dengan PP No. 46 tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, Menkominfo memiliki kewenangan melakukan evaluasi, bahkan mencabut izin penyelenggaraan telekomunikasi jika mereka membangun jaringan.

Dengan kewenangan yang dilindungi UU, menurut Arief, Menteri Kominfo tidak perlu ragu mencabut izin operator manapun yang tidak memenuhi komitmennya, termasuk XL Axiata.

Karena terpenuhinya jaringan voice dan data telekomunikasi seluler di desa-desa, bisa jadi tolak ukur kinerja menteri Kominfo dalam menjalankan target presiden Jokowi memberikan layanan internet dan telekomunikasi yang merata di seluruh Indonesia.

"Kalau tidak berani audit XL Axiata, kayaknya menteri Kominfo bisa jadi menteri yang harus direshufle," tutup Arief. (Jak)