JAKARTA - Good governance adalah cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik, tidak hanya dibutuhkan untuk pemerintahan saja, pun dalam konteks organisasi tidak hanya dalam sisi keorganisasiannya saja tapi juga menyangkut masyarakat-masyarakat yang ada diluarnya. Ada 10 hal prinsip penyelenggaraan good governance yakni partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang adil, transparansi informasi, pelayanan tanpa diskriminasi, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, efektif dan efisien, berkeadilan untuk kesejahteraan, bervisi strategis yang saling berkaitan dan memperkuat.

Pada senin 12 April Bidang SPI Biro SPIHK telah mengadakan webinar yang bertemakan “Good Governance di Era Digital”. Webinar tersebut menghadirkan I Nyoman Wara selaku Inspektur Utama Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Azerbaijan H. Hildi Hamid, Direktur NU Online & islami.co Mohamad Syafi’ Alielha (Savic Ali) dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawrdani yang diwakilkan oleh Yusuf Gumilang selaku Tenaga Ahli  Madya di Kedeputian V yang membawahi bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Strategis.

I Nyoman Wara menyampaikan bahwa peran internal audit sangat penting karena dapat membantu good governance berjalan sesuai dengan prinsipnya, mengidentifikasi resiko dan bisa memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk mencegah bad governance dibutuhkan internal control yang baik juga, terutama mencegah korupsi. Audit internal dipekerjakan oleh organisasi, namun independen terhadap aktivitas yang mereka audit terutama untuk memberikan insight sebagai katalis untuk peningkatan, evaluasi proses, menyampaikan temuan dan rekomendasi untuk peningkatan dan kepatuhan pengendalian. Audit sendiri adalah bagian dari assurance yang meliputi governance, risk dan control. Ada perbedaan antara digital auditing dan auditing digital. Digital auditing adalah bagaimana teknologi digital dapat membantu audit melalui otomatisasi dan inovasi. Contohnya teknik audit berbantuan komputer (excel, ACL, Case Ware IDEA), audit automation tools, audit management tools (timate), big data analytic dan digital forensic. Sedangkan auditing digital lebih kepada untuk menguji efektifitas pengendalian pada operasional teknologi yang ada di organisasi. Misalnya untuk menguji kepatuhan dengan perlindungan data perusahaan untuk mitigasi resiko akses data oleh pihak yang tidak berhak, dsb.

Berbagi pengalaman sebagai kepala daerah Kayong Utara selama 2 periode, Hildi Hamid mengatakan bahwa calon kepada daerah harus mengenal kondisi daerahnya karena maraknya kepala daerah tidak paham dengan visi misi yang ada di daerahnya. “Pengelolaan pemerintah tidak sebatas birokrasi saja, tapi juga perlu mendapat dukungan dari stake holder, NGO dsb untuk mempunyai niat yang sama”, tegasnya. Contohnya dalam open bidding, sangat dibutuhkan peran masyarakat sehinggan prinsip good governance dapat tercipta.. Contoh lainnya pendidikan mengenai hak masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah menyediakan sarana dan prasarananya, menyediakan anggaran untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk meringankan pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban masyarakat.

Sementara itu, Savic Ali mengatakan bahwa masyarakat merupakan salah satu elemen yang krusial dalam good governance. Masyarakat Indonesia sangat relijius dengan 94% menganggap agama sangat penting dalam hidup. Artinya, value mereka dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dipengaruhi oleh pandangan-pandangan agama. Semacam paradoks mengingat Indonesia yang relijius angka korupsi atau penyalahgunaan kekuasaannya pun tinggi dan partisipasi kontrol terhadap kekuasaan lemah. Banyak prinsip good governance  tidak diterima masyarakat bahkan dikonfrontir. Misalnya dalam prinsip transparansi atau kebijakan tanpa melibatkan masyarakat. Pasca reformasi banyak kemajuan seperti terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), layanan publik juga lebih baik. Dengan trend masyarakat Indonesia yang semakin relijius ada fenomena bahwa masyarakat yang relijus menjadi single minded meskipun digital minded. Misalnya mayoritas pembaca media islam, tidak membaca media umum atau echo chamber effect di facebook dimana orang hanya disuguhkan pada yang paling banyak disukai atau direspon saja. Menurutnya pengguna internet di Indonesia sebanyak 170 juta jiwa. Namun sayangnya di era digital ini masyarakat masih sulit mengontrol dana desa yang jumlahnya besar. Oleh karena itu dibutuhkan konten-konten edukasi, membangun platform-platform digital untuk mendorong percepatan perwujudan good governance serta pengorganisasian untuk mendorong partisipasi publik. Menurutnya, SDM dan sistem sama-sama penting tergantung mana yang harus didahulukan.

Yusuf Gumilang dalam presentasinya menjelaskan bahwa prinsip utama dalam good governance menyangkut accountability, participation, rule of law dan transparency.  Menurutnya kualitas dan interoperabilitas data serta informasi bukan hanya suatu prasyarat mutlak dalam menyusun kebijakan tetapi juga memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi terhadap kepercayaan publik. Contohnya semakin baik kualitas data dan informasi yang digunakan dalam kebijakan penanganan Covid-19 maka akan semakin baik tingkat kepercayaan dan kepatuhan publik terhadap pemerintah. Pemerintah pusat terus melakukan pengawalan dan memberikan koridor agar pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan prinsip good governance. Ia mengimbuhkan rekomendasi kebijakan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa dibutuhkan penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya untuk mempercepat integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan dan pelaporan guna mewujudkan Money Follow Program sesuai arahan Presiden. Rekomendasi lainnya yakni memperkuat kanal pengaduan layanan publik dengan interoperabilitas LAPOR, Jaga dan Saber Pungli guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik.

Biro Satuan Pengendalian Internal, Hukum dan Kelambagaan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (Biro SPIHK PPID) yang baru dibentuk pada 2020 lalu menunjukkan bahwa PPI Dunia berkomitmen untuk menerapkan dalam good governance organisasinya yaitu dengan membuat satu bidang Satuan Pengendalian Internal untuk memastikan bahwa organisasi dan elemen-elemen yang ada dalam PPI Dunia menerapkan prinsip-prinsip good governance secara baik dalam pelaksanaan organisasi. Acara tersebut seperti disampaikan oleh Choirul Anam, mahasiswa S3 Charles University Cheko bahwa good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik muncul setelah era Perang Dunia ke-2 dimana seluruh negara di dunia mencoba memperbaiki diri dengan menerapkan Good Governance Government (GGG). Anam yang menjabat sebagai koordinator PPI Dunia mengatakan bahwa penerapan good governance sangat penting untuk organisasi dan saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan. Harapan PPI Dunia kedepan, webinar ini bisa semakin meningkatkan pemahaman rekan-rekan PPI seluruh dunia untuk menerapkan good organizational governance sehingga PPI Dunia menjadi salah satu organisasi terdepan yang menerapkan good organizational governance dalam tata kelola organisasi sehingga para pelajar Indonesia di luar negeri bisa belajar secara baik dan kelak ketika kembali pada masyarakat dan negara dapat menerapkan metode dan kriteria good governance baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpemirantahan sehingga anggota PPI menjadi pioneer terdepan dalam penerapan good governance dimanapun dia berada nanti.

Menambahkan apa yang disampaikan Anam, Achyar Alrasyid selaku kepala Biro SPIHK PPID mengatakan bahwa acara ini terlaksana dalam rangka untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai good governance, agar para organisatoris mengetahui dan dapat menjalankan suatu organisasi dengan berorientasi kepada visi yang menerapakan 9 prinsip good governance agar visi tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. "Harapannya ke depan PPI Dunia beserta seluruh anggotanya dengan 60 PPI Negara mampu menjalankan organisasi dengan lebih baik lagi", tegasya.

Kholidah Tamami yang diakrab disapa Olie Tamami selaku Kepala Bidang Satuan Pengendalian Internal PPID menilai pentingnya melakukan webinar dengan tema Good Governance di era digital ini untuk mengedukasi para pelajar khususnya pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri dalam mengisi ruang-ruang masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengutip Rohini Nilekani yang mengatakan bahwa we cannot be mere consumers of good governance, we must be participants, we must be co-creators”. “Good Governance is about vision, values and strategic leadership”, imbuhnya.

Acara yang dipandu oleh Ihda Salma Sakina ini berjalan cukup baik. Ada haru tatkala M. Riski Hk dari PPI Maroko memulai kegiatan ini dengan doa yang cukup menyentuh hati. “Jadikan kami selalu dalam persatuan dan kesatuan, jadikan kami selalu satu dalam toleransi dan perdamaian, hindarkan kami dari segala perpecahan dan pertikaian.lapangkan hati kami untuk menerima perbedaan dan keberagaman sehingga kami bisa hidup rukun dan saling mengasihi satu sama lain," katanya. (ANP)