Jakarta – Pembelajaran tatap muka akan dimulai pada Juli mendatang. Menuju tahapan itu, pemerintah menargetkan vaksinasi untuk tenaga pendidik sebanyak 5,8 juta orang. 

Namun pengamat pendidikan, Bukiku Setyawan mengatakan kebijakan tentang pembelajaran tatap muka perlu diputuskan dengan hati-hati. Pemerintah harus memberikan edukasi tentang bagaimana menjaga diri di sekolah saat pandemi. Hal ini, sepenuhnya menjadi otoritas pihak sekolah dan pemerintah daerah. 

“Pesan yang saya dapatkan dari kebijakan ini ada 3 poin. Pertama protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Kedua pembelajarannya tentu terbatas, karena pembukaan sekolah ini bukan pembukaan sekolah di era normal seperti dulu. Ketiga adalah orang tua punya otoritas untuk menolak pembelajaran tatap muka. Ini sangat hati-hati banget, sebenarnya di lapangan yang dibutuhkan itu proses-proses diskusi antar pemangku kepentingan untuk menemukan solusi terbaik di masing-masing sekolah,” ujar Bukik pada program Trijaya Hot Topic Petang Kamis (1/4/2021).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan survey IPO mengenai respon masyarakat terhadap dibukanya kembali sekolah masih sangat minim. Kebijakan penutupan sekolah dianggap tidak tepat oleh masyarakat. Hanya ada 36 persen responden yang setuju dengan kebijakan tersebut.

“Faktanya ketika proses belajar mengajar dipindah ke rumah, dan orang tua siswa diharap dapat menjadi pendamping belajar di rumah, tidak semua orang tua murid siap dengan pelajaran. Kebingungan semacam ini menandakan bahwa mereka lebih memilih pembelajaran dilakukan di sekolah,” kata Dedi.(daf)