Jakarta – Wacana impor beras sedang ramai dibicarakan. Langkah pemerintah mengimpor beras dinilai tak wajar, karena saat ini sedang memasuki panen raya.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hestiadi mengatakan kasus seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Dilansir dari data yang ada, jumlah beras di tingkat petani saat ini mencapai 12 juta ton. Jumlah tersebut sudah memenuhi batas kebutuhan minimal. 

“Jika kita ingin menjaga beras impor ini tidak merusak harga beras lokal, maka itu menjadi hal yang agak dilematis. Kalau kita kekurangan stok, ada pedagang-pedagang yang suka menumpuk stok lebih dulu. Hal ini tidak bisa kita kendalikan karena mayoritas stoknya ada di pedagang, sehingga mereka yang memainkan harga. Nah yang menjadi korban tetaplah petani, karena pedaganglah yang memainkan harga supaya dia untung. Sedangkan petani tetap segitu-segitu saja,” ujar Fithra pada program Trijaya Hot Topic Petang Kamis (25/3/2021).

Pendapat berbeda disampaikan politisi partai Gerindra, Arief Puoyono. Menurut Arief impor beras tidak ada bedanya dengan pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Impor beras diperlukan untuk menjaga cadangan nasional jika terjadi bencana yang mengharuskan pemerintah menyalurkan beras untuk bantuan sosial.

“Pembelian beras impor ini tidak ada bedanya sama pembelian alutsista. Karena kan kita bertujuan menyimpan beras-beras tersebut untuk cadangan nasional. Agar jika terjadi bencana alam, cadangan beras ini bisa kita jadikan bansos gitu lho,” ujar Arief. (Daf)