Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli, Siapkah Kita?

Jakarta – Seiring melandainya kasus positif covid-19, dan program vaksinasi yang sedang berjalan, sejumlah pemerintah daerah mulai mempertimbangkan untuk membuka kembali sekolah. Pemprov DKI Jakarta akan memulai uji coba pembelajaran tatap muka di level perguruan tinggi. Sedangkan pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah, bersiap menggelar sekolah tatap muka pada Juli mendatang.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, Jawa Barat dan Jawa Tengah memang memiliki positive rate yang berbeda. Jika dibandingkan, wilayah Jawa Barat memiliki positive rate yang lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

“Kedua wilayah ini positivity ratenya masih 10%, jika sudah menurun hingga 5% maka bisa diadakan kegiatan sekolah tatap muka dengan aman. Menurut saya tolong berikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menutup sekolah-sekolah yang positivity ratenya masih 10%, ini masih tidak aman,” ujar Miko pada program Trijaya Hot Topic Rabu (24/3/2021).

Miko menyarankan sekolah boleh dibuka saat vaksinasi sudah mencapai 50 persen di seluruh Indonesia, dan positivity ratenya kurang dari 5 sampai 7 persen. Namun tetap hati-hati dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Hari Wuljanto mengatakan, Gubernur Jateng sudah menyampaikan surat edaran, kepada bupati dan walikota untuk uji coba kegiatan sekolah tatap muka.

“Kegiatan ini harus dilakukan secara hati-hati tentunya. Gubernur sudah memberikan arahan untuk uji coba yang akan dimulai pada bulan April. Uji coba ini berdasarkan pengalaman simulasi pada 36 sekolah. Hasilnya itu sukses, tetapi 1 sekolah memiliki kasus positif sebanyak 179 siswa. Meskipun sekolah tersebut adalah asrama, tapi guru-gurunya tetap bepergian. Maka Gubernur menginginkan SOP terhadap mobilitas guru dan perilaku guru,” ujar Hari.

Hari menyampaikan jika pada bulan Juli asesmen dari pemerintah daerah belum lengkap, maka sekolah tatap muka belum bisa dilaksanakan. Hari tidak ingin pemerintah daerah menuruti kemauan masyarakat untuk membuka kembali sekolah, tapi tidak memikirkan risiko kesehatannya. (Daf)