Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan telah mengusulkan anggaran pangan sebesar Rp 19,05 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Anggaran pangan tersebut untuk kebutuhan subsidi beras sebesar Rp 4,05 triliun dan pengadaan besar cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton senilai Rp 15 triliun.

Perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp 4,05 triliun tersebut berdasarkan harga pembelian beras (HPB) 2021 sebesar Rp 10.801 per kilogram (kg). Diasumsikan, penyaluran CBP di tahun 2021 sekitar 1,5 juta ton

"Lah kok aneh sih nih dirut Bulog minta anggaran pangan Rp 19,05 trilyun dalam APBN perubahan 2021 yang salah satunya untuk pengadaan CBP. CBP itu terdiri dari beras yang dibeli dari petani dan Impor. Nah kok sekarang nolak impor beras. Ada apa ini? jangan-jangan lagi cari panggung agar populis," kata politisi Gerindra, Arief Poyuono di Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Anehnya lagi Menurut Arief, PDIP sebagai ruling party malah ikut menolak impor beras lewat Sekjennya. Padahal kata Arief, impor beras sudah dilakukan Jokowi setiap tahun selama ia menjabat.

"Lah memang harus impor karena produksi beras kita dalam hitungan ketahanan pangan untuk konsumsi nasional serta cadangan atau buffer beras nasional tidak masuk dalam kategori aman bila terjadi sesuatu bencana nasional ataupun gagal panen," ujarnya.

Ia meminta agar petani jangan diatasnamakan untuk menolak impor beras, demi alasan klise agar populer. Karena kenyataannya produksi beras nasional belum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

"Hal ini karena luasan sawah secara nasional yang makin menyusut dan banyaknya infrastruktur pertanian yang masih dalam tahap pembangunan oleh Jokowi agar mendukung produksi beras bisa meningkat," pungkas arief. (Jak)