Jakarta – Mudik lebaran tahun 2021 mungkin akan berbeda atau bahkan masih tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Karena pandemi virus Covid-19 masih merebak di masyarakat. Pemerintah sedang berdiskusi untuk hal ini.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan rencana mudik lebaran masih dikaji Kemenhub, dengan mempertimbangkan moda transportasi, pelayanan tiket, pengendalian volume transportasi dan lainnya.

“Menhub tidak bisa melarang, tidak bisa juga mengizinkan. Karena kan masih banyak pertimbangan bersama satgas covid apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Jika mudik memang akan diizinkan, berarti kita harus siap dengan moda transportasinya. Seperti syaratnya apa, kapasitas, jam layanan, hal-hal seperti itulah yang kami persiapkan,” ujar Adita pada program Trijaya Hot Topic Petang Jum’at (19/3/2021).

“Pemerintah kan sudah memotong jatah cuti bersama pada saat lebaran. Hal ini menjadi himbauan untuk kita semua agar tetap di rumah saja. Tetapi kembali lagi, untuk keputusan akhirnya kami akan pertimbangkan lebih hati-hati dan bersama-sama,” sambung Adita.

Sementara Ketua Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Masdalina Pane menyampaikan, tahun lalu banyak arus mudik yang terjadi pada libur-libur panjang seperti libur Natal, Lebaran, dan tahun baru. Tetapi apakah kegiatan mudik menjadi penyebab meningkat atau menurunnya kasus positif covid-19, belum memiliki bukti kuat.

“Saat ini memang terjadi penurunan kasus secara sistematik selama 7 minggu berturut-turut, dan selama 3 minggu ini kasus positif menurun hingga setengah dari puncak tertinggi pada minggu lalu. Ini adalah inti utama dari pengendalian, yaitu turunnya kasus setengah dari puncak kasus tertinggi. Terkait dengan arus mudik kali ini tentu tidak bisa kita putuskan sekarang, karena kita harus memantau 7 minggu ke depan apakah ada peningkatan kasus atau tidak,” ujar Masdalina.

Menurut Masdalina, dalam membuat kebijakan seperti ini,  pemerintah perlu melibatkan pihak epidemiolog. Agar peraturan dan kebijakan yang dibuat bisa membantu pengendalian covid-19.

“Kalau bagi epidemiolog bukan mobilitas warga yang harus dikurangi, tetapi tracing ini yang harus dilakukan secara masif. Karena kunci untuk memutus rantai penyebaran covid-19 ada pada tracing yang masif pada tempat-tempat penanganan pasien virus covid-19,” pungkas Masdalina. (daf)