Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menyebut salah alamat jika pimpinannya Anies Baswedan diperiksa dalam pusaran korupsi mark up lahan program Rumah DP 0 Rupiah.

Menurutnya, kalau pucuk pemerintahan Jakarta dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus tersebut diyakni akan mengganggu kinerja dibirokrasi DKI.

"Saya kira tidak sejauh itu. Kalau semua urusan BUMN kemudian Menteri BUMN dipanggil, urusan BUMD kemudian gubernur wagub dipanggil ya gak bisa kerja kita semua," terang Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam.

Meski demikian, lanjut Riza, pihaknya bakal menyerahkan semua kewenangan kepada lembaga anti rasuah itu dan menghormati apapun keputusannya nanti.

"Jadi saya kira KPK sangat profesional sangat mengerti tau siapa yang harus ditanya, yang harus diklarifikasi, yang harus dipanggil," terang politikus Gerindra ini.

Diberitakan sebelumnya, KPK membuka peluang memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang diperuntukkan untuk program Rumah DP 0 Rupiah.

Menurut Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, keterangan saksi dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi ihwal kasus tersebut.

"Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat, yang merasakan, kemudian yang mengetahui peristiwa ini kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin. Tentu nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil," ujar Ali Fikri pada awak media, Senin (15/2).