Kasus Suap Pajak Di Tengah Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya  dugaan suap pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. KPK Sejauh ini masih melakukan penyidikan dan mengunpulkan barang bukti yang kuat sebelum mempublikasiikan ke publik.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati  menyatakan  mencuatnya kasus dugaan sualp di ditjen pajak menjadi berita buruk dan rapor merah sekaligus pekerjaan besar bagi Pemerintah.

“Kasus pajak ini terjadi di tengah pandemi, melimpahnya insentif dan risiko shortfall yang masih di depan mata,” ujar Anis dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (7/3/2021).

Anis menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021, kembali membuka risiko shortfall penerimaan perpajakan. 

“Masa transisi akibat pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi masih dirasakan oleh semua sektor. Sementara itu kebijakan insentif perpajakan juga masih menjadi salah satu aspek penyumbang potensi shortfall di tahun ini,” tambahnya.

Anis juga mengatakan munculnya kasus dugaan suap di ditjen pajak menjadi ironi . Hal ini, karena seharusnya antara otoritas pajak dan wajib pajak  memiliki kesadaran. 

Anis menjelaskan kesadaran itu bahwa pajak itu sudah memenuhi 4 prinsip. Pertama Prinsip Keadilan (Equity) yang intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. Kedua Prinsip Kepastian (Certainty) dimana pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak. 

“Ketiga Prinsip Kelayakan (Convience)yaitu pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan Wajib Pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem self assessment. Dan keempat Prinsip Ekonomi (Economy) yaitu pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional,” papar Anis.

Disisi lain, Anis mengatakan insentif yang diberikan Pemerintah sebagai kelanjutan dari program insentif wajib pajak terdampak pandemi Covid-19, pasti menjadi hal yang sangat ditunggu dan menggembirakan bagi wajib pajak. 

“ Pemerintah  perlu mengkaji lebih dalam terkait pemberian insentif di masa pandemi. Pemerintah harus serius membuat skala prioritas dan meminimalkan risiko kerugian karena saat insentif pajak diberikan, artinya ada potensi penerimaan negara yang hilang,” imbuhnya

Anis meminta pemerintah juga harus menjunjung tinggi keadilan (Equity), mengingat semua wajib pajak di semua sektor pasti terdampak pandemi Covid-19 ini, tetapi tidak semuanya bisa mendapatkan insentif. Dan pemerintah harus melakukan evaluasi kebijakan insentif perpajakan yang telah dilaksanakan. 

“Jangan sampai kebijakan insentif pajak menjadi inefisiensi dan inefektivitas dengan narasi yang bagus tetapi tidak tepat sasaran,” tutupnya.