Jakarta - Pengelolaan lingkungan idealnya tidak hanya berorientasi kepada kebutuhan penduduk semata, tetapi harus mengutamakan konservasi untuk menjaga ketahanan dan fungsi lingkungan hidup.

Sampai saat ini, berbagai kerusakan, pencemaran, dan bencana alam terjadi di berbagai belahan dunia, akibat   pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengesampingkan  keberlanjutan  fungsi  lingkungan  hidup. 

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara, menyatakan bahwa sejak 2001, penelitian terkait penduduk dan lingkungan telah dilaksanakan untuk menjawab tantangan paradigma baru kependudukan.

“Lingkungan sebagai salah satu perspektif dalam isu kependudukan, khususnya isu penduduk dan perubahan lingkungan,” ungkapnya.

Menurut Herry, hal ini  menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup  yang berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam secara lestari. 

Herry mengatakan, keterlibatan LIPI selama ini dalam melakukan penelitian dan pengembangan telah bermitra dengan berbagai stakeholder, baik dengan Kementerian, Lembaga, Perguruan Tinggi, Organisasi Kepakaran dan Profesi terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Kali ini, Ia menyebutkan, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bermitra dengan YKRASI.

“Kolaborasi melalui program sosialisasi konservasi ini bertujuan menggali berbagai potensi yang sesuai dengan kondisi dan aktivitas dalam membangun kesadaran dan kecintaan penduduk terhadap SDA setempat,” jelasnya.

Sebagai langkah mengkomunikasikan hasil riset, diskusi publik akan menyoroti penurunan keragaman keanekaragamanhayati beserta penyebabnya seperti degradasi lahan akibat kebakaran hutan dan lahan. 

Menurut Herry, acara ini merupakan hal yang penting bagi lembaga riset untuk mempelajari bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dalam mengatur terciptanya keberlanjutan dan keseimbangan antara pola pemanfaatan SDA dan kelestariaannya.

Dalam hal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Ali Yansyah Abdurrahim, dalam penelitiannya mencatat, Sub-Lanskap Pematang Gadung di Kecamatan Matan Hilir Selatan menjadi salah satu lokasi karhutla terparah.

“Kejadian tersebut tentunya berdampak buruk pada keberlanjutan pengelolaan Sub-Lanskap Pematang Gadung, baik aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tegasnya.

Ali menambahkan kerusakan ekologi akibat karhutla telah mengancam keberlanjutan penghidupan (livelihood) masyarakat lokal yang sangat tergantung pada kondisi SDA di Sub-Lanskap Pematang Gadung. Kajian-kajian serupa yang dilakukan oleh Ali dilaksanakan sebagai upaya mencegah Karhutla dan memetakan pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

“Aksi-aksi kolaboratif sangat diperlukan dalam berbagai Langkah dan Kebijakan yang berbasis kepada pengelolaan alam beserta sumber daya yang berada di dalamnya,” imbuhnya.