JAKARTA - Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI), Adhia Muzakki menilai tidak ada alasan bagi Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk menunda apalagi tidak melantik Sekda terpilih Dance Yulian Flassy.

Adhia menyebut, Pada 23 September 2020, Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 159/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Melalui Kepres itu, Jokowi mengangkat Dance Yulian Flassy menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Papua.

"Kepres nya sudah jelas. Jadi tidak ada alasan bagi Gubernur Papua untuk tidak melantik Sekda sesuai dengan nama yang ada di Kepres," ujarnya saat dimintai keterangan oleh redaksi, Minggu (14/2/2021).

Menurut Adhia, jika Gubernur Lukas Enembe menghiraukan Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, berarti ada upaya perlawanan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Gubernur Lukas.

"Ya kalau Kepres Jokowi dihiraukan, berarti Gubernur Lukas melawan konstitusi," ungkapnya.

Pasalnya, kata Adhia, pemilihan Sekda Papua merupakan bagian dari hak prerogatif presiden untuk menentukan pilihannya.

Lebih lanjut, Adhia meminta agar tidak ada upaya dari Gubernur Lukas untuk menghalangi atau bahkan menggagalkan keputusan presiden ini. Karena hal itu akan berimbas terhadap masyarakat.

"Jangan sampai ada upaya menghalangi atau bahkan melawan Kepres yang sudah 6 bulan lali diteken Presiden," 

Beserta pihaknya, Adhia akan mengawal penuh meminta untuk mengawasi keputusan yang diambil oleh Gubernur Lukas. Sebab, kata Adhia, jika tidak dikawal, ditakutkan ada upaya-upaya yang merugikan banyak pihak.

"Akan kita awasi. Apakah pak Gubernur menjalankan perintah Presiden atau tidak. Jika tidak, berarti ada upaya perlawanan dari Gubernur Lukas," tukasnya.

Adhia berharap agar Gubernur Lukas segera mengangkat Sekda sesuai Kepres agar segera bisa membantu masyarakat Papua dalam mengurusi banyak hal. Sebab menurutnya, yang akan kena imbasnya adalah masyarakat Papua yang tidak terlayani dengan baik. 

"Yang kena imbasnya adalah masyarakat Papua. Karena tidak terlayani dengan baik," tutupnya. (ANP)