Jakarta - Pemerintah telah memutuskan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021. Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang bakal menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut.

Terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut akan segera mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan kegiatan masyarakat tersebut.

Terkait hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengatakan bahwa penetapan PSBB Jawa-Bali dalam rangka pencegahan meningkatnya persebaran virus dan usaha melawan pandemi.

Dia menambahkan pembatasan baru ini tidak terlalu berbeda dengan PSBB transisi yang selama ini dilakukan di DKI Jakarta. Dia meminta agar kebijakan ini dilakukan sampai ke tingkat RW atau kelurahan.

Lukmanul Hakim menilai kebijakan tersebut perlu didukung oleh masyarakat agar dapat menekan angka kasus Covid-19 khususnya di DKI Jakarta.

"Memang, kebijakan ini untuk penanganan saat ini, yang harus digabungkan dengan kesadaran keselamatan, penerapan protokol kesehatan dan menjaga diri dari sisi masyarakat," ujar Lukmanul Hakim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1/2021).

Hakim juga mengajak masyarakat bersama-sama terus saling jaga dan saling menguatkan.

"Bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, disiplin pakai masker, sabar dulu jangan berkumpul berkerumun, jaga kesehatan. Mari bersama-sama bangkit dari pandemi ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 2.398 orang sehingga merubah jumlah total dari 195.301 kasus menjadi 197.699 kasus pada Kamis (07/01/2021) kemarin.

Melihat data tersebut, penambahan 2.398 kasus ini menjadi penambahan terbanyak kedua di bawah penambahan pada Rabu sebanyak 2.402 kasus ini menjadi yang terbanyak selama pandemi, termasuk dalam kategori pertambahan kasus berdasarkan tes satu harian.

Hal itu menyebabkan tingkat keterisian beberapa rumah sakit di Jakarta mencapai 100%.