Jakarta - Janji Republik Indonesia kepada seluruh warga negaran adalah menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

Hal tersebut tertuang secara terang di dalam frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada usia yang ke-75, Republik kembali diuji oleh pandemi Covid-19.

Bendahara Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Panel Barus bersyukur karena akhirnya akal sehat dan etika negarawan kembali menjadi panduan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksin Covid-19 untuk rakyat diberikan secara cuma-cuma.

"Komitmen kenegaraan dan kebangsaan kembali menjadi yang utama, setelah logika semi komersial dari program vaksinasi dibuang," kata Panel melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2020)

Panel menambahkan pemerintah perlu dengan cermat dan cerdas merencanakan program vaksinasi Covid-19. Tantangan logistik yang mengemuka juga cukup besar.

Selain harus bisa terdistribusi ke seluruh 270 jutaan anak bangsa di 17.000 pulau-pulau di Nusantara, kata dia, persyaratan pengangkutan vaksin yang ada juga cukup sulit. Harus menggunakan alat pendingin sampai ke tempat vaksinasi.

Dia mencontohkan proses distribusi kotak suara saat pemilu. Negara harus mengangkut kotak suara ke wilayah pelosok yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, naik kuda, sampai perahu.

"Apalagi ini bersama kotak pendingin, jarum suntik dan lainnya," tandas Panel.

Menurut dia, pemerintah harus mengalkulasi berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menyuntikkan jarum vaksin dengan benar ketika pada saat yang sama tenaga kesehatan harus tetap menjaga rumah sakit dan pasien Covid-19. 

"Masalah ini bukan sekadar membuat aplikasi maka urusan selesai. Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet merupakan problem besar tersendiri. Yang tidak kalah penting adalah semua rakyat di seluruh pelosok negeri mesti paham pentingnya mensukseskan program vaksin ini. Supaya bangsa ini kembali sehat dan produktif," tuturnya.

Karena itu untuk dapat melaksanakan program vaksinasi, kata Panel, negara harus memobilisasi sumber daya masyarakat. Kalau benar rasionya, paling sedikit satu juta orang untuk memastikan program vaksin ini terlaksana dengan baik.

"Bagaimana mereka akan dilatih untuk mengangkut vaksin, menjaga protokol kesehatan di pusat-pusat vaksinasi tingkat desa, memastikan vaksinasi setiap orang dengan benar dan begitu banyak detail yang harus dipenuhi," katanya.

Dia menyarankan sebaiknya Presiden Joko Widodo untuk segera merangkul kembali semua elemen masyarakat, tidak peduli profesi, agama, suku dan golongan. Dengan merangkul dan memobilisasi, kecerdasan-kecerdasan publik akan muncul dan solusi-solusi lokal untuk berbagai persoalan dapat terlaksana.

Menurut dia,rangkulan Presiden terhadap tokoh-tokoh masyarakat bermakna hidup-matinya Republik, jika kita melihat dari sisi sukses atau tidaknya program vaksinasi sebagai pertahanan bangsa.

Dia mengatakan, rakyat di seluruh penjuru negeri perlu dimenangkan hatinya untuk mendukung dan tidak menghambat program vaksinasi.

"Presiden Jokowi tentunya telah mendengar ada narasi-narasi dan disinformasi mengenai vaksin Covid-19, dari mulai yang meragukan efektivitas vaksin yang ada sampai berasal dari mereka yang percaya teori konspirasi anti-vaksin. Ini perlu dimenangkan hati dan pikirannya, dan rangkulan Presiden harus menjangkau tokoh-tokoh setempat dari mulai Ketua RT/RW, Kepala Desa sampai tokoh-tokoh adat,"tutur Panel.

Panel juga menyarankan Presiden menggerakkan sumber daya resmi dan tidak resmi, tokoh-tokoh yang loyal kepada Presiden untuk menyinergikan aparatur pemerintahan dalam langkah Negara mempertahankan keberlangsungannya dari ancaman Covid-19

"Dengan orkestrasi semacam itu, dengan kesungguhan hati seperti itu, Presiden dapat memastikan program vaksinasi Covid-19 berjalan sukses. Indonesia dapat melanjutkan perjalanannya mewujudkan cita-cita Kemerdekaan," katanya.