JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pemerintah membutuhkan peran aktif semua pihak, untuk bersama-sama mempersiapkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, bangkit kembali dari pandemi Covid-19, dan berdaya-saing di pasar domestik dan global.

“Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar untuk kita bangkit dari krisis, tidaklah mudah, dibutuhkan peran aktif berbagai pihak termasuk dalam hal ini HSBC Indonesia. Mari bersama-sama mempersiapkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, bangkit kembali dan berdaya saing di pasar domestik dan global,” tegas MenkopUKM Teten Masduki, dalam acara HSBC Sustainability, Membangun Masyarakat Tangguh, di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Menurut Teten, pandemi Covid-19, telah memberikan implikasi ekonomi dan social cukup dalam terhadap KUMKM di Indonesia, baik dari sisi supply maupun dimand. Ia mengaku, hasil riset OECD yang dilakukan Februari sampai dengan Mei 2020 menunjukan, bahwa lebih 50% UMKM tidak akan bertahan di masa pandemi. Namun, pandemi ini memberikan pelajaran bahwa tidak sedikit pula UMKM yang dapat bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi. Mereka yang bertahan salah satunya adalah yang bergerak di sektor pangan termasuk pertanian didalamnya.

“Data BPS pada Triwulan III/2020 menunjukan sektor pertanian adalah salah satu sektor yang tumbuh paling tinggi, yakni tumbuh sebesar 2,15% (y o y),” ujarnya.

Selain itu, kata Teten, sektor pangan ini memegang peran strategis menyangkut hajat hidup orang banyak, karena merupakan kontributor ke-3 terbesar dalam PDB Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas (padat karya), pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap bangsa, menghadapi ancaman krisis pangan, termasuk akibat pandemi Covid-19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020).

Untuk itu, Pemerintah melakukan serangkaian skenario dan intervensi kebijakan dari sisi hulu (supply) ke hilir (demand), agar UMKM dan Koperasi dapat bertahan, termasuk para petani dan pelaku usaha lainnya di sektor pertanian. 

“Dampak pandemi Covid-19 kepada UMKM tidaklah seragam, sehingga programpun disesuaikan dengan siklus bisnisnya,” katanya.

MenkopUKM menjelaskan, upaya pemerintah agar Koperasi dan UMKM tetap bertahan dan tangguh ditengah pandemi, diantaranya program restrukturisasi pinjaman dan subsidi bunga bagi UMKM, Subsidi KUR, KUR Super Mikro untuk plafond sampai dengan Rp10 juta dengan bunga 0%. Sementara khusus untuk koperasi, dilakukan perkuatan modal kerja Koperasi melalui LPDB-KUMKM.

“Terkait program PEN, kami telah menyalurkan 100% dengan jumlah bantuan sebesar Rp 1 triliyun kepada 63 Koperasi penerima (101.011 UMKM). Saat ini LPDB-KUMKM mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 292 Milyar diperuntukan bagi Koperasi untuk menyerap produk petani/nelayan. Saat ini telah tersalurkan 139,25 M (43,58%) kepada 30 koperasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan survei dampak program PEN terhadap UMKM, yang baru saja dirilis oleh Lembaga Demografi- LPEM FEB UI, menunjukan bahwa mayoritas UMKM merasakan manfaat program. Mayoritas responden, kata Teten, menilai bahwa program-program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan mereka, dan digunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%), dan pemenuhan kebutuhan Pribadi (13%). 

“Sedangkan untuk masa pemulihan usaha kedepan, kini mayoritas UMKM optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan dimana 58% membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usaha,” tambahnya.

MenkopUKM menegaskan, optimisme para pelaku UMKM ini mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan upaya/skenario/program strategis kedepan, untuk menciptakan UMKM tangguh, bangkit kembali menjadi pahlawan perekonomian nasional.

“Didukung semangat UU Cipta Kerja, kedepan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk masuk ke sektor formal, berbasis komoditas unggul dan cluster/kawasan yang dipercepat dengan digitalisasi. Kami telah dan akan melakukan langkah strategis, yaitu transformasi UMKM dan Koperasi dalam 3 hal yaitu: transformasi ke sektor formal, transformasi ke digital dan teknologi, dan transformasi ke rantai nilai (value chain),” kata Teten.

Menurut MenkopUKM, rasio partisipasi rantai pasok global UKM Indonesia masih rendah 4,1% . Untuk itu, upaya pemerintah untuk menghubungkan mereka ke rantai nilai, diantaranya melalui korporatisasi petani/nelayan, belanja barang pemerintah/lembaga, dan kemitraan dengan usaha besar.

“Korporatisasi petani/nelayan: sirkuit ekonomi melalui kelembagaan koperasi, usaha skala kecil-kecil secara kolektif menjadi skala bisnis/ekonomis, terintegrasi hulu ke hilir baik pembiayaan sampai dengan akses pasar melibatkan K/L terkait,” ujarnya.

Selain itu, perluasan pasar dan penyerapan produk KUMKM melalui 40% belanja K/L yang dialokasikan untuk menyerap produk UMKM, melalui laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp321 triliun serta Belanja BUMN untuk nilai di bawah Rp14 miliar potensi setidaknya Rp35 triliun dan 27 kategori produk.

“Kemitraan dengan usaha besar. Menghubungkan produk UMKM sebagai barang input bagi Usaha Besar didorong dengan insentif bagi Usaha Besar yang bermitra dengan UMK. Kita lakukan dalam menjaga mereka tetap bertahan di tengah pandemi, sembari mempersiapkan diri lebih tangguh kedepannya,” kilahnya. (ANP)