Jakarta - Hari ini merupakan peringatan Hari Nusantara ke-63.  Tahun ini karena pandemi Corona belum usai, Hari Nusantara diperingati  secara hybrid. Secara luring, acara diadakan di E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara dan Menko Luhut hadir secara daring melalui tayangan zoom. 

Dengan mengusung tema “Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital,” Hari Nusantara 2020 diperingati untuk melahirkan kembali kekuatan dan kekompakan bangsa guna membangun perekonomian nasional di tengah pandemidengan mengoptimalkan teknologi informasi. 

“Peringatan Hari Nusantara memiliki makna yang sangat penting. Laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Melalui deklarasi tersebut, Indonesia merajut dan mempersatukan wilayahnya yang luas, utuh, dan berdaulat. Hari Nusantara menjadi penegasan dan pengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud M. D. (Menko Polhukam) yang menyampaikan pidato sambutan Presiden Joko Widodo. 

Di era industri 4.0, teknologi menjadi basis bagi kehidupan manusia yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk untuk menggerakkan perekonomian. Sebagai negara kepulauan, laut harus menjadi pemersatu bangsa. “Laut harus menjadi samudera kesejahteraan. Laut harus menjadi samudera perdamaian. Laut adalah masa depan. Our ocean, our future. Our ocean, our legacy,” ujar Menko Polhukam mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia perlu memaksimalkan budaya bahari untuk meningkatkan perekonomian bangsa, yang mencakup potensi wisata bahari, potensi perikanan, dan potensi perhubungan. 

Sejarah Nusantara diawali sejak Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang akhirnya mengubah konsepsi tentang negara kepulauan terutama batas wilayahnya.  Sebelumnya, luas wilayah Indonesia masih berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) yang menyatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya sebesar 2.027.087 km2 dan batas territorial laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. “Keadaan ini mengakibatkan Indonesia akan mudah terpecah-belah, sementara UUD 1945 pada saat itu, tidak membahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia,” ucap Menko Luhut usai pernyataan Presiden Joko Widodo. 

Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawijaya kemudian dikenal sebagai konsepsi Wawasan Nusantara. Kini, luas wilayah kedaulatan Indonesia adalah seluas 8.300.000 km2 setelah batas teritorial laut Indonesia menjadi sejauh 12 mil dari garis pantai. Sejak saat itu, laut Indonesia termasuk laut di dalam dan di antara kepulauan Indonesia, dan wilayah Indonesia mencakup daratan maupun perairan. Deklarasi ini kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. 

“Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia di internasional untuk menjadi rezim negara kepulauan (Archipelagic Nation Concept),” lanjut Menko Luhut. Wawasan Nusantara pada akhirnya pun diakui sebagai The Archipelagic Nation Concept melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). 

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.  Hari Nusantara pun disahkan menjadi hari perayaan nasional sejak diterbitkannya Keputusan RI Nomor 126 tahun 2001 yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. 

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, atau sepanjang 108.000 km (setelah Kanada), Indonesia memiliki potensi unggulan, dipandang dari sudut geopolitik, geostrategis dan geoekonomi. Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non-hayati dan jasa kelautan yang belum tergarap secara optimal,” jelas Menko Luhut. 

Pada akhir sambutannya, Menko Luhut berpesan untuk memanfaatkan momentum perayaan hari nusantara  dalam era digital ini untuk memperkenalkan potensi maritim Indonesia. 

Peringatan tahun ini menjadi berbeda. Apabila biasanya peringatan Hari Nusantara dilakukan secara bergilir di daerah-daerah yang memiliki potensi maritim dan bahari, tahun ini hanya dilakukan secara terbatas, tanpa atraksi budaya bahari, olahraga bahari, pemberdayaan ekonomi pesisir, maupun edukasi kemaritiman. “Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan Hari Nusantara tahun ini harus dilakukan secara hybrid, yang menggabungkan secara fisik, yang melaksanakan protokol Covid-19 yang ketat dan secara digital yang diserasikan melalui teknologi komunikasi dan informasi yang diikuti oleh masyarakat Indonesia,” beber Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam kesempatan yang sama. 

Acara ini dilaksanakan demi meningkatkan kesadaran kemaritiman. Meskipun diadakan secara daring, diharapkan makna dan esensi peringatan Hari Nusantara tetap sama. Untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia dan menjadi Poros Maritim Dunia di tahun 2045. 

“Kini Indonesia menghadapi era transformasi digital. Indonesia harus siap mengembangkan layar mengarahkan nahkoda menuju lautan eksplorasi digital tanpa batas dengan tidak berpikir sejenak untuk melangkah mundur,” pesan Menkominfo Johnny. 

Pemerintah melalui Kemenkominfo RI, lanjutnya, telah mengupayakan akselerasi transformasi digital melalui beberapa kebijakan. Pertama, percepatan pemerataan internet untuk seluruh akses wi-fi di 3.126 fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, melakukan percepatan akselerasi perluasan jaringan 4G ke 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau 4G coverage. Ketiga, menginisiasi berbagai program pendampingan pelatihan, seperti UMKM Go Online, Gerakan 1.000 Startup Digital, Digital Entrepreneurship Academy, serta petani dan nelayan go online. (ANP)