Jakarta - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan bahwa angka tingkat kepatuhan protokol kesehatan di daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tertinggi hingga 96 persen.

Data tersebut didapatkan dari hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada sejak pukul 06.45 WIB pada Rabu (9/12/2020).

"Rata-rata tingkat kepatuhan protokol kesehatan di atas 89 persen - 96 persen," ujar Doni dalam konferensi pers virtual "Monitoring Pelaksanaan Pilkada", yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Rabu.

Melihat data yang menunjukkan tingkat kepatuhan tersebut sudah cukup baik, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 untuk tidak cepat puas.

"Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir," lanjutnya.

Menurutnya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

"Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan, ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan di hari pemungutan suara Pilkada 2020 diatas 92 persen.

Mahfud mengatakan, persentase penerapan protokol kesehatan itu berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Yang saya lihat rata-rata sudah di atas 92 persen ketaatan terhadap protokol Covid-19 yang disampaikan oleh BNPB. Saya kira itu supaya dipertahankan, kalau perlu terus ditingkatkan," ujar Mahfud dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Mahfud mengaku gembira dengan tingginya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di hari pemungutan suara. Sebab, pemerintah sebelumnya mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak karena tetap memutuskan menggelar Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Akan tetapi, kata Mahfud, data kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan tersebut menunjukkan tidak ada bedanya antara daerah yang menggelar Pilkada dan non-Pilkada. Mahfud pun menekankan supaya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat dipertahankan, bahkan jika perlu terus ditingkatkan.

"Kita sudah membuktikan kepada para orang yang dulu pesimis, bahwa enggak juga terjadi apa-apa yang lebih parah dibandingkan dengan tidak ada Pilkada," terang Mahfud. (ANP)