JAKARTA - Amandemen UUD 1945, terus digelorakan oleh MPR dan anggota DPD atau Senator. Bahkan tidak sedikit pula yang mendorong untuk lahirnya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menanggapi hal tersebut, MPR RI membuka ruang konsultasi seluas-luasnya untuk seluruh elemen masyarakat termasuk dari kalangan kampus seperti dengan kampus Universitas Krisna Dwipayana (Unkris) Jakarta.

Rektor Unkris Dr Ir Ayub Muktiono M SIP mengatakan, seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan di MPR dengan unsur parpol, adat dan budaya (kerajaan), pertahanan dalam hal ini TNI/Polri, intelektual dan rohaniawan.

“Sementara GBHN sangat diperlukan, namun GBHN yang tepat menjunjung tinggi kearifan budaya lokal dan GBHN dari hasil dari diskusi musyarawah,” kata Ayub, dalam acara Focus Group Discusion dengan MPR di Kampus Unkris Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Sementara itu Plt Dekan Fakultas Hukum Unkris Dr Drs R.H Muchtar H.P. B. Ac., S.H. M.H. berpendapat GBHN perlu dihidupkan kembali sebagai pedoman rencana pembangunan pemerintah yang berkelanjutan. Selain itu usulan pemberlakuan GBHN kembali harus dikritisi karena akan mengancam hubungan yang demokratis yang sudah terbangun antara lembaga eksekutif dan legislatif setelah era reformasi.

“GBHN adalah instrumen konstitusional bagi MPR RI untuk mengawasi kinerja Presiden,” ujar Muchtar.

Pada kesempatan yang sama, Guru besar Fakultas Hukum UNKRIS Prof. Gayus Lumbuun menyatakan perlu memberikan catatan penting yakni gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan RI perlu memperhatikan legitimasi secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

“Secara filosofis jelas dimaksudkan agar GBHN merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” ucap Gayus.

Selain itu, lanjut Gayus secara sosiologis dimaksudkan untuk memperbaiki dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada dalam praktek ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

“Sementara dari aspek yuridis perlunya legitimasi dalam bentuk landasan hukum yang kuat, baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU yang mengatur secara tersendiri mengenai MPR RI,” tegas Gayus. (ANP)