Jakarta - Pandemi Covid-19 di Indonesia hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan diprediksi baru akan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2021. Bahkan pada Kamis, (3/12/2020) Indonesia kembali mencatat rekor baru kasus harian konfirmasi positif Covid-19. Ada 8.369 orang yang terpapar di seluruh Indonesia. Itu menandakan ancaman penularan masih sangat tinggi.

Melihat pelaksanaan Pilkada yang tinggal menghitung hari, tentunya perlu diperhatikan protokol kesehatan di setiap rentetan proses Pilkada, baik dari kampanye hingga pemungutan suara. Ini merupakan pekerjaan bersama semua panitia pelaksana baik Bawaslu, KPU, maupun Satgas Covid-19 untuk menekan dan mencegah penularan Covid-19, hingga tidak muncul kluster penularan di pilkada. 

Sampai saat ini pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan yang mendukung protokol kesehatan masih terus disebar ke semua daerah yang melaksanakan pesta demokrasi tanggal 9 Desember 2020.

Berbagai upaya tengah disiapkan oleh panitia, terutama kelengkapan untuk mendukung protokol kesehatan baik sabun cuci tangan hand sanitizer dan tong penampung air. 

Kita lihat bagaimana daerah mempersiapkan Pilkada serentak ini secara matang. Contoh saja persiapan yang dilakukan KPU daerah Jawa Tengah. Persiapan dilakukan mulai jauh-jauh hari, yaitu melakukan simulasi pemungutan dan perhitungan suara dengan protokol kesehatan Covid-19.

Ada empat titik di Jawa Tengah yang melakukan simulasi Pilkada, yakni kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Pada simulasi ini dilakukan bagaimana pengaturan saat pemilih datang ke TPS, saat pencoblosan dan saat keluar dari TPS. 

Selain itu simulasi juga mengatur skala pemilih prioritas, dalam hal ini lansia dan disabilitas akan didahulukan untuk mencoblos.

Rencananya menurut ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, panitia juga akan membagikan masker untuk 20 persen dari total 500 pemilih di setiap TPS.

Semua kesiapan yang dilakukan panitia Pilkada bisa saja sia-sia, jika masyarakat yang berada di daerah pemilihan tidak menerapkan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Itu pula yang menjadi sorotan utama oleh panitia Pilkada.

"Protokol kesehatan ini kan harus dipatuhi semuanya ya, penyelenggarannya peserta pilkadanya, tim kampanye paslon dan juga pemilihnya" kata Yulianto Sudarajat pada diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (5/12/2020).

Kerumunan Berbahaya yang Mungkin Terjadi pada Pilkada Nanti

Mengutip sedikit perkataan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Sugijapranata Sugeng Ibrahim, pada Trijaya Hot Topic (THT) petang (2/12/2020), bahwa tidak semua kerumunan berbahaya, jika jaga jarak dan penggunaan masker dilakukan dan sudah dilakukan test swab.

"Kerumunan yang bagaimana, kerumunan yang jaraknya satu setengah meter semuanya pakai masker, tidak pernah melepas, tidak akan menjadi persoalan," kata Sugeng Ibrahim.

Jika berkaca dari data yang disampaikan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi bahwa zona merah di daerah Pilkada bertambah, dari semula 13 menjadi 24. Zona resiko sedang juga bertambah dari 180 kini jadi 189. Artinya ada potensi penularan di daerah tempat pemilihan. 

Namun penularan itu bisa saja tidak terjadi jika masyarakat yang berada di daerah pilkada disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Peran serta para pemilih ini penting sekali. Bagaimana pun juga kesuksesan penyelenggaraan pemilu juga sangat tergantung pada partisipasi masyarakarat di dalam memenuhi protokol kesehatan," ujar Sonny. (Han)