JAKARTA - Pengelolaan laut yang sudah dicanangkan sebagai masa depan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan dan kemaritiman. Dengan luas lautan sekitar 62,9 % dari seluruh wilayah Indonesia, laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,75% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau, dan padang lamun. Laut Indonesia juga menyimpan sejumlah energi terbarukan seperti panas air laut, gelombang laut, arus laut, serta sumber daya energi tidak terbarukan seperti minyak dan gas bumi.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020, diperkirakan, potensi ini bisa mencapai US$ 1.338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun (KKP, 2020).

Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo mengatakan, dengan potensi kekayaan laut seperti itu, sektor kelautan dan kemaritiman seharusnya bisa menjadi pendorong perekonomian dan menjaga ketahanan pangan secara nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

"Hal ini dapat kita lihat dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang baru menyumbang sekitar 3,7% terhadap Produk Domestik Bruto. Angka tersebut masih dikatagorikan rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki laut lebih kecil seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Vietnam yang memiliki kontribuasi sektor kelautan antara 48% sampai dengan 57% terhadap GDP. Mengapa sektor kelautan dan kemaritiman belum begitu berkembang padahal pemerintah telah mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menempatkan lautan sebagai masa depan bangsa?," tegas Pontjo Sutowo, dalam focus group discussion secara virtual dengan tema Penguasaan dan Pengembangan Teknologi dalam rangka Penguatan Sektor Kelautan dan Kemaritiman, di Jakarta, Jumat 27/11/2020).

Menurutnya, Indonesia sudah menerapkan pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (Sustainable Ocean Economy) dengan konsep ekonomi biru (blue economy), dalam mengelola sumber daya kelautan dan kemaritiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberlanjutannya dan kelestarian lingkungan. Ia menilai, belum optimalnya pengelolaan laut Indonesia dan belum berkembangnya ekonomi kelautan yang berkelanjutan disebabkan kendala kultural yang tercermin dari rendahnya perhatian masyarakat terhadap dunia kelautan/kemaritiman. Sebagian besar masyarakat Indonesia hingga kini masih kuat terbelenggu pada budaya agraris yang berorientasi daratan; Pembangunan kelautan kurang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); dan Tidak menerapkan pendekatan supply chain system secara terpadu, kurang inklusif dan tidak ramah lingkungan.

"Dari pengamatan saya, ada penyebab lain yang cukup mendasar mengapa ekonomi kelautan belum berkembang dengan baik, yaitu masih kecilnya jumlah pelaku usaha di sektor ini," ujar Pontjo.

Pihaknya juga mempertanyakan karena dunia usaha tidak banyak yang tertarik untuk ikut mengembangkan ekonomi kelautan. Padahal, banyak bidang usaha atau industri berbasis kelautan/kemaritiman yang berpotensi untuk dapat berkembang dengan baik, seperti, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, Industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, parawisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim, bangunan kelautan (konstruksi dan rekayasa), dan lain-lainnya.

"Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan terutama soal pemberantasan praktik penangkapan ikan dengan cara Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) yang semakin mengkhawatirkan. Praktik IUUF sangat menghambat pembangunan perikanan baik secara nasional maupun internasional. Dampak praktik IUUF telah mengakibatkan terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak negara berkembang. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nomor tujuh terluas di dunia, yakni tiga juta kilometer persegi. Kondisi ini membuat para pelaku kejahatan IUUF menjadikan Indonesia sebagai sasaran untuk mengeruk hasil laut. Akibat praktik IUUF ini, dari data KKP, Indonesia mengalami kerugian mencapai empat miliar USD per tahun," kata Potjo Sutowo yang juga menjabat Ketua Pembina YSNB/Ketua Umum FKPPI tersebut .

Menurut Pontjo, harus disadari bahwa sektor kelautan dan kemaritiman mempunyai daya saing tinggi sehingga butuh intervensi teknologi. Cina, menurut data World’s Top Exports (2020) berhasil menjadi negara eksportir terbesar ikan laut dunia, karena memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan hal yang mendasar dan mendesak dalam pengelolaan sumber daya kelautan/kemaritiman yang berkesinambungan. Tanpa penguasaan teknologi, mustahil Indonesia akan mampu membangun kemandirian dan meningkatkan daya saing dalam mengembangkan ekonomi kelautan.

"Dewasa ini, pengetahuan dan teknologi sudah menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan dan kemandirian ekonomi. Kekuatan suatu bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Karenanya, kita harus terus berupaya meningkatkan kapasitas Iptek bangsa ini yang memang masih jauh ketinggalan," tambahnya.

Untuk mengejar ketertinggalan teknologi, termasuk dalam pengembangan sektor kelautan dan kemaritiman, kata Pontjo, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, industri/dunia usaha, dan masyarakat sangatlah penting. Dalam kolaborasi kelembagaan ini, dunia usaha/industri berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Peran strategis inilah yang harus selalu disadari dan diperhatikan oleh dunia usaha kita. Tanpa peran dunia usaha, inovasi teknologi tidak mungkin akan berkembang. Oleh karena itu, pengusahanya harus siap, baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya.

"Namun sayangnya, seperti tadi sudah saya sampaikan, jumlah pengusaha di sektor kelautan/kemaritiman masih sangat kecil. Jumlah seluruh pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3% dari jumlah penduduk. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Dan dari jumlah ini, tidak semua pengusaha yang ada saat ini ikut berperan dalam mengembangkan inovasi teknologi yang sangat diperlukan dalam mendorong kemandirian ekonomi. Inilah tantangan besar dunia usaha kita dewasa ini yang harus dijawab," kilah Pontjo.

Selain menempatkan teknologi sebagai faktor determinan, tambahnya, ada hal penting lainnya yang juga harus dilakukan, yaitu menghidupkan kembali visi dan semangat bahari bangsa ini.

"Saya sengaja ingatkan kejayaan bahari bangsa Indonesia di masa lalu, bukan karena romantisme masa lalu melainkan untuk menggugah dan menyemangati bangsa ini untuk menguatkan kembali visi maritim kita. Hanya dengan penguatan visi maritim dan peningkatan penguasaan inovasi teknologi, bangsa ini akan mampu memajukan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia," tegas Pontjo. (ANP)