Netralitas ASN dan Kerumunan Massa jadi Tantangan Pilkada 2020

MUS • Saturday, 21 Nov 2020 - 16:42 WIB

Jakarta - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memang sudah menjadi masalah lama ketika pemilihan kepala daerah berlangsung. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan menindak menindak tegas jika ada indikasi ASN yang berpihak pada salah satu pasangan calon di Pilkada serentak 2020.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal angkat bicara pada Talkshow Polemik Trijaya Sabtu, (21/11/2020. Safrizal mengatakan sudah beberapa laporan yang diterima dan kini sedang ditindak lanjuti.

"Jelas ketentuannya hanya ada sedang dan berat, bagi ASN beberapa sudah dilaporkan dan sedang diproses di komisi ASN, rekomendasinya turun pangkat atau diberhentikan, lihat sebesar apa kesalahannya," kata Safrizal.

Bukan hanya itu, Kemendagri juga akan menindaklanjuti jika ada paslon yang menggunakan bansos Covid-19 sebagai alat kampanyenya. Pasalnya hal itu sudah dilarang oleh pemerintah.

Namun pembagian masker dan hand sanitizer sebagai alat peraga kampanye para paslon diperbolehkan oleh KPU, jika menggunakan kocek paslon itu sendiri. Sebab hal itu sudah diatur dalam peraturan KPU dan dapat menjadi alat sosialisasi Satgas Covid-19 dalam menerapkan 3M.

Selain netralitas ASN, protokol kesehatan yang diterapkan pada Pilkada juga masih menjadi pekerjaan rumah para penyelenggara Pemilu, terutama Satgas Covid-19. Pasalnya kepatuhan terhadap 3M masih rendah di beberapa daerah. Mengingat masih banyak daerah yang memiliki resiko penularan yang tinggi.

Namun hingga saat ini Satgas Covid-19 belum menerima adanya laporan klaster pada tahapan Pilkada. Namun Satgas Covid-19 mengkhawatirkan tahap pemungutan suara. Sebab di tahapan ini lebih banyak kerumunan massa yang hadir dan menyebabkan potensi penularan semakin tinggi.

"Yang perlu diperhatikan gini selama tahapan pelaksanaan kegiatan, pilkada termasuk kampanye, mungkin akan sedikit lebih beda dengan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Karena pada saat pemungutan suara jumlah orang yang hadir mungkin akan jauh lebih banyak sehingga potensi atau resiko penularan menjadi tinggi. Dan menjadi perhatian kami di Satgas," kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harry Harmadi. (Han)