Banpres Produktif Usaha Mikro di Yogyakarta Tepat Sasaran 

ANP • Wednesday, 11 Nov 2020 - 11:07 WIB

Yogyakarta - Hasil uji petik terhadap penerima Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro di Yogyakarta menunjukkan bahwa secara umum, bantuan tepat sasaran. Bantuan digunakan oleh penerima untuk kegiatan produktif, seperti jasa bordir, jasa bengkel dan pembuatan kue, dari dana bantuan yang didapat digunakan untuk membeli peralatan atau menambah modal untuk meningkatan produksi. 

Hal itu terungkap dari kunjungan kerja Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto, sebagai Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Pembiayaan dalam program Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro, di D.I.Y, tanggal 9-10 November 2020. Mayoritas penerima Banpres mengaku sangat terbantu oleh dana bantuan dari pemerintah tersebut. 

Rulli menyatakan, beberapa penerima Banpres di Bantul dan Sleman yang langsung terhubung secara online dapat lebih survive. Bahkan ada di antara mereka yang diawal pandemi omsetnya sempat menurun, kemudian secara perlahan meningkat lagi. 

"Dari monitoring dan evaluasi dua hari ini banyak pelaku UMKM yang ulet dan mereka mudah mengalihkan bisnisnya dari offline ke online, menyesuaikan kondisi yang ada. Mereka inilah yang bisa survive menghadapi setiap kesulitan," tutur Rulli. 

Terkait dengan Monev dua hari di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul, Luhur menyatakan hal ini perlu terus dilakukan agar tujuan pelaksanaan dan penyaluran Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro tepat sasaran, cepat, transparan dan akuntabel.  

Disamping itu hasil monev dapat dipergunakan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan maupun perbaikan sistem pendataan. 

"Kita harus berhati-hati supaya tidak ada kesalahan data. Untuk itu Tim Pokja khususnya dalam rangka sosialisasi harus bisa meyakinkan kepada masyarakat, agar antara pemerintah dan bank penyalur tidak dibenturkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Luhur. 

Luhur memaklumi dengan waktu yang singkat dan cepat, banyak hal dalam pelaksanaan di lapangan belum tersosialisasi dengan maksimal. Untuk itu, monitoring dan evaluasi ini penting agar pelaksanaan dan penyaluran Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro ini lebih efektif. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan untuk meminimalisir kesalahan administrasi sekaligus akuntabilitasnya tetap terjaga. 

"Kejujuran pelaku usaha mikro yang terdampak dalam pendaftaran program Banpres dan ketelitian lembaga pengusul dalam mengusulkan calon penerima Banpres merupakan faktor penentu keberhasilan program Banpres Produktif Untuk Mikro," tegas luhur. 

Karena dalam penyaluran Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro ini dituntut cepat dan tepat, bermanfaat bagi pelakunya. "Harus dibangun sistem pendataan yang baik, diharapkan sistem baru tersebut tahun ini bisa selesai, supaya mudah dalam melakukan penyaluran dan tepat sasaran," kata Luhur. 

Luhur juga Mengapresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi D.I.Y yang telah mengusulkan calon penerima Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro.
"Hingga tahap 20 sebanyak 180.864 (67,4%) dari 268.066 usulan keseluruhan Provinsi D.I.Y. Dari usulan Dinas Koperasi dan UKM tsb, 82% diantaranya memperoleh SK sebagai penerima Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro," ujar luhur. 

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM D.I.Y Srie Nurkyatsiwi menyatakan, data untuk penyaluran Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro ini sangat dinamis. Apalagi ada 270 ribu UMKM yang terdata di Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (Sibakul). 

Srie juga mengatakan Dinas Koperasi dan UKM D.I.Y sudah berhasil menyampaikan usulan untuk Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro di D.I.Y, dengan data valid NIK sebanyak 219.935. "Progress per 17 September 2020, data penerima berjumlah 134.000," ujar Srie. 

"Intinya kami akan support data yang valid untuk Banpres produktif Untuk Usaha Mikro. Bahkan saat ini kami punya data by name by adress para pelaku UMKM.  Harapannya ke depan ada pembiayaan dari perbankan untuk program yang lain, " imbuh Srie. 

Para penerima bantuan yang berada di Provinsi D.I.Y, salah satunya. Mujirah Budiwahyuni. Perempuan pengrajin bordir di Gowok, Depok, Sleman itu merasa gembira, karena bantuan diberikan tepat saat usahanya sedang menurun. Jika sebelum Covid-19 penghasilannya mencapai Rp 750 ribu per bulan, maka ketika puncak pandemi, penghasialnnya hanya Rp 250 ribu setiap bulannya. 

"Saya tidak menyangka akan menerima bantuan dari pemerintah. Kebetulan bulan Juli yang lalu ada pegawai BRI kesini meminta KTP. Kemudian bulan September ada bantuan sebesar Rp 2,4 juta masuk rekening. Proses pencairannya juga sangat mudah, sehingga langsung saya gunakan untuk mengembangkan usaha, " tutur Mujirah. 

Hal senada dikemukakan Edi Mulyono. Pria yang memiliki usaha bengkel sepeda tersebut memanfaatkan Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro untuk membeli peralatan bengkel, antara lain kompresor, gerinda listrik dan alat setel roda. "Bantuan ini bermanfaat sekali. Dulu semua pekerjaan, saya lakukan serba manual. Dengan alat baru ini jadi lebih memudahkan kerja, " kata edi. 

Edi mengaku dapat bantuan bulan Agustus yang lalu. "Seingat saya ada orang BRI kesini, ngobrol-ngobrol dan saya ditawari bantuan dari pemerintah sebesar 2,4 juta. Selanjutnya saya datang ke BRI unit Ambarukmo dan ternyata memang menerima bantuan " tutur edi. 

Atas bantuan yang diterimanya, Edi mengaku sangat bersyukur. Namun dia berharap bantuan ini tepat sasaran. "Bantuan seperti ini jangan sampai keliru. Misalnya orang yang menganggur dapat. Itu tidak mendidik. Kalo orang punya usaha, sekecil apapun bantuan semacam ini akan bermanfaat, " ujar Edi yang juga memasarkan dan menjual produknya secara online. 

Perasaan yang sama juga dirasakan Iwan Setiadi pelaku usaha pembuat tas di gunung kidul. "Saya senang mendapatkan bantuan ini, usaha saya yg terhenti karena dampak covid kini bisa berjalan lagi," ujar Iwan. 

"harapan saya kedepanya pemerintah bisa terus membantu pelaku usaha mikro di masa yang akan datang, baik dalam bentuk bantuan modal kerja maupun juga pelatihan," tutur Iwan. (ANP)