JAKARTA - Interaksi masyarakat di DKI Jakarta harus dikurangi demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Saat ini, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi agar saling terhubung dengan orang lain.

Konsep itu yang sudah diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jakarta Pusat. Melalui aplikasi WhatsApp, masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik tanpa harus bertatap muka dengan petugas.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat Herman Dinata Mihardja mengatakan, pihaknya telah menyediakan Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa) untuk berbagai jenis layanan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau Polri/PNS/TNI dan bukan pekerja (BP).

Mereka dapat memakai layanan tersebut untuk ragam layanan misalnya daftar baru, tambah anggota keluarga, daftar bayi baru lahir, ubah jenis kepesertaan, ubah data identitas, ubah data golongan dan gaji, serta sebagainya.

“Layanan ini telah hadir di Kantor Cabang Jakarta Pusat sejak pertengahan Agustus 2020. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta untuk tetap mendapatkan kemudahan layanan dan informasi meskipun tetap berada di rumah,” kata Herman berdasarkan keterangan yang diterima pada Rabu (4/11/2020).

Herman mengatakan, masyarakat dapat mengakes Pandawa setiap hari kerja sejak pukul 08.00 hingga 15.00 dengan mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor 0812 1232 6339. Mereka juga wajib melangkapi format yang telah ditentukan dengan mencantumkan nama pelapor, nama peserta yang akan dilakukan proses pelayanan administrasi, nomor peserta JKN-KIS atau Nomor Induk Kependudukan, nomor handphone serta kode klasifikasi layanan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat Linda Novvalianti mengatakan, pihaknya juga telah membentuk kader JKN untuk mengedukasi masyarakat tentang program kepesertaan BPJS Kesehatan. Para kader juga bertugas mengingatkan masyarakat yang menunggak tagihan kepesertaan.

Di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, pihaknya mengubah cara sosialisasi tersebut. Para kader juga bisa memanfaatkan teknologi WhatsApp untuk menghubungi peserta yang menunggak.

Namun tidak menutup kemungkinan mereka turun ke lapangan untuk menagih tunggakan kepesertaan BPJS Kesehatan bila nilainya cukup besar hingga jutaan rupiah. “Kalau berbicara debt collector itu berbeda, karena memang sifatnya kader adalah edukasi dan persuasif. Jadi tidak pakai urat (emosi), tapi cara menagihnya dengan berdandan rapih,” ujar Linda.

Menurutnya, 14 kader yang ditunjuk lembaganya itu adalah warga yang aktif di tingkat kelurahan. Bahkan mayoritas mereka adalah ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Kami melihat karakteristik masyarakat di setiap kecamatan dan kelurahan itu berbeda-beda. Belum tentu karyawan BPJS Kesehatan yang terjun ke masyarakat, dapat diterima dengan baik,” kata dia.
“Makanya kami turunkan kader untuk bantu mengedukasi masyarakat tentang program-program BPJS termasuk menagih yang menunggak,” tambahnya.

Salah satu kader JKN Siti Aisyah (50) mengatakan, masyarakat dapat memanfaatkan fitur Pandawa untuk mendapatkan pelayanan, tanpa harus datang ke kantor. Bila mereka menemui hambatan, bisa menghubungi para kader yang ada di masing-masing kelurahan.

Perempuan yang bertugas di Kelurahan Bungur dan Kemayoran ini membeberkan suka dan duka menjadi kader. Dia merasa senang bila masyarakat yang menunggak menunaikan kewajibannya.
Bahkan tak sedikit warga yang sudah dia bantu bila mengalami kendala menggunakan kepesertaan di fasilitas kesehatan. “Untuk bagian dukanya apabila saya tagih, warga justru memblokir nomor telepon dan mengacuhkannya,” ujar Aisyah. (ANP)