Jakarta - Meski banyak desakan agar ditunda, pihak Istana memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap berjalan sesuai jadwal.

Namun Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan pilkada akan berlangsung dengan disiplin protokol kesehatan. Pelanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi tegas untuk mengantisipasi klaster baru pilkada.

"Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Fadjroel menilai pilkada di masa pandemi bukan hal mustahil. Ia menyebutkan negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan yang tetap menggelar pemilihan umum di tengah pandemi.

"Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan covid-19 pada setiap tahapan pilkada," ucapnya.

"Pilkada ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran covid-19," pungkas Fadjroel.