Jakarta - Masih dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat covid-19, pemerintah siap meluncurkan program bantuan sosial (bansos) beras, khusus bagi 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Peluncuran program bansos beras tersebut rencana akan dilakukan Rabu (2/8) di Jakarta dan dihadiri oleh Dinas Sosial seluruh Indonesia, Bulog, dan juga para transporter yang nantinya bertugas menyalurkan beras langsung kepada penerima PKH.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan kepada seluruh pihak terkait agar dapat memastikan proses penyaluran bansos beras di lapangan berjalan baik.

"Intinya ini suatu langkah yang luar biasa. Tinggal bagaimana nanti memastikan apa yang sudah dicetak biru itu di lapangan berjalan seperti yang diharapkan. Yang paling penting perlu diantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki," ujarnya saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras bersama Mensos, perwakilan Bulog, Dinsos, dan para transporter melalui video conference di Jakarta, Selasa (2/8).

Ia menggarisbawahi mekanisme penyaluran bansos beras di lapangan jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Para transporter yang akan membagikan beras harus memegang data penerima PKH termasuk memahami karakteristik secara geospasial. 

Selain itu, Bulog selaku penyedia beras juga diminta untuk memastikan ketersediaan beras di gudang benar-benar dengan kualitas beras medium dan bobot tepat 15 kg.

"Saya mohon juga ada pemetaan yang sudah konkret, tidak masih dalam bentuk rancangan. Berapa armada yang dibutuhkan di masing-masing daerah, termasuk daerah PKH yang sulit diakses. Itu mohon betul-betul diperhitungkan terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul," ucapnya.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menambahkan bahwa penyelenggaraan program bansos beras untuk PKH akan dilakukan dalam periode 3 (tiga) bulan mulai Agustus sampai Oktober 2020. Alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar yakni lebih dari Rp5 triliun.

Lebih rinci, anggaran untuk beras sebesar hampir Rp5 triliun sedangkan yang juga membutuhkan dana tidak sedikit yaitu untuk biaya transportasi. Mengingat, penyaluran bansos dilakukan door to door kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH seluruh Indonesia.

"Penyalurannya akan kita mulai besok, sekaligus Agustus-September dua bulan yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi. Program ini kita luncurkan sesuai arahan Presiden terkait percepatan realisasi anggaran khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tandas Mensos.

Sementara itu, Menko PMK juga akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan di lapangan untuk memastikan penyelenggaraan program bansos beras benar-benar tepat sasaran sehingga diharapkan mampu mengurangi beban PKH. (ANP)