JAKARTA - Pembelian senjata oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang rencananya bakal diberikan kepada pengawas perikanan di bawah Ditjen PSDKP mendapat tanggapan positif beberapa kalangan.

Pengamat Kebijakan Publik Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D. menilai bahwa rencana tersebut sebagai bentuk komitmen KKP untuk memperkuat sektor perikanan. Pasalnya, lanjut Djuni, sektor perikanan masih belum aman dari ancaman para pencuri ikan di tengah laut.

"Perlu didukung, tentu harus mengikuti aturan berlaku, termasuk tata kelola persenjataan. Tapi intinya saya melihat ini ada upaya atau niat untuk memperkuat pengamanan di sektor perikanan," terang Djuni sapaan akrabnya itu di Jakarta, 28/08/2020.

Lebih lanjut Djuni menjelaskan, tantangan terberat KKP adalah memberantas pencuri ikan yang saat ini masih sering terjadi di tengah laut. Terutama kapal asing yang menurutnya juga menjadi persoalan terhadap isu kedaulatan NKRI.

"Kapal asing bukan hanya soal ikan tetapi juga soal kedaulatan yang dapat merusak mental bangsa kita," sambung Insinyur jebolan IPB ini.

Diberitakan sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana menggelontorkan dana Rp 7 miliar untuk memboyong 200 senjata Senapan Serbu 2 (SS2)

Nantinya, senjata tersebut bakal diberikan kepada pengawas perikanan di bawah Ditjen PSDKP. "Sudah realisasinya. Tinggal menunggu senjatanya jadi," kata Edhy di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Djuni yang juga Dosen Ubhara Jaya itu menegaskan, kekayaan terbesar Indonesia diantaranya ada pada sektor Kelautan, maka menjadi keharusan semua elemen termasuk KKP untuk berupaya memperkuat keamanannya.

"Kekayaan Indonesia, diantaranya laut, pemerintah wajib memperkuat perangkat dan memberi perhatian penuh untuk sektor perikanan," pungkas Djuni. (ANP)