Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mempertanyakan kinerja Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Tjahya Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu.  

Menurut Mulyanto selama Ahok menjabat komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat. 

"Pekan lalu kita dengar kabar Pertemina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp. 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. 

Kondisi ini harus jadi perhatian pemerintah. Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah. 

"Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?" tanya Mulyanto. 

Wakil Ketua fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini mempertanyakan kerja Ahok selama bergabung di Pertamina. Sebagai komisaris utama Pertamina Ahok harusnya mampu melakukan pengawasan agar perusahaan yang dipimpinnya lebih baik. 

Dengan kewenangan yang dimiliki dan dukungan politik memadai, sebenarnya Ahok punya kesempatan lebih besar membenahi Pertamina. Apalagi menjelang pengangkatan dirinya menjadi komisaris utama, mantan Gubernur DKI itu sesumbar bisa memperbaiki Pertamina.

"Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung. Asal diawasi. Nah kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi. Kok nyatanya Pertamina bisa rugi," kritik Mulyanto. 

Secara teori, kata Mulyanto, di semester pertama tahun 2020 ini Pertamina harusnya untung. Bukan rugi seperti sekarang. 

Sebab saat harga minyak dunia anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang sejarah, Pertamina tidak menurunkan harga BBM sedikitpun. Termasuk harga BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga minyak dunia. 

"Secara perhitungan kasar, Pertamina harusnya untung besar," ujar Mantan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian era Presiden SBY ini. 

Karena itu Mulyanto heran jika dalam laporan semester pertama tahun 2020 ini Pertamina malah rugi. 

Mulyanto menduga ada faktor nonteknis yang menyebabkan Pertamina mengalami rugi begitu besar. Untuk itu Mulyanto meminta peran pengawasan Komisaris Utama lebih ditingkatkan. 

Menurutnya pemerintah jangan sungkan mengevaluasi kerja komisaris utama yang sekarang. "Jika memang tidak mampu pecat saja. Ganti dengan figur profesional yang memahami kerja dunia perminyakan. Pertamina butuh gagasan besar. Bukan omong besar," tandas Mulyanto. (Jak)