Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen terus melakukan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi, salah satunya adalah penataan/pengelolaan SDM ASN berbasis sistem merit. “Kami para Komisioner baru periode 2019-2024 akan melanjutkan pengawasan pelaksanaan sistem merit di 719 Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah”, ujar Agus Pramusinto selaku Ketua KASN. Hal ini disampaikan pada saat Komisioner KASN diterima Presiden pada akhirtahun 2019 yang lalu di Istana Merdeka.⁣
 ⁣

Presiden minta agar KASN mengawal percepatan Reformasi Birokrasi, melalui penerapan sistem merit dan menjaga etika perilaku ASN. “Seluruh jajaran ASN harus semakin profesional, berintegritas, adaptif dan kompetitif untuk pelayanan yang semakin cepat dengan dukungan aplikasi teknologi digital seperti Big data dan Artificial Intelegence” ujar Presiden. Dengan demikian KASN diharapkan Presiden mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga pengawas sistem merit. ⁣
⁣
“Dikembangkan itu manajemen talenta nasional dan jaga erat nilai dasar ASN utamanya kesetiaan terhadap ideologi Pancasila”, tambah Presiden. ⁣

Kemudian Presiden juga meminta kepada KASN untuk mengajak generasi ASN milenial melakukan perubahan mindset sebagai sosok profesional yang mampu memberikan pelayanan prima yang semakin cepat dengan dukungan teknologi digital yang sudah menjadi ketrampilan dasar generasi tersebut. ASN milenial harus menjadi agen perubahan dan kontributor utama pembangunan bangsa, pungkas Presiden pada pertemuantersebut.⁣
⁣
Ketua KASN Agus Pramusinto mengungkapkan bahwa Presiden memberi arahan agar KASN lebih mendorong para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik Menteri, Pimpinan Lembaga, para Kepala Daerah, memperhatikan penerapan sistem merit, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dan turut menjaga Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas Pegawai ASN. ⁣

“Sebagai Pengawas kami terus berupaya seluruh Instansi Pemerintah melakukan perubahan dan mendukung pelayanan publik yang semakin cepat. Itu yg diharapkan dari Presiden” kata Agus. Pelayanan prima tersebut tentu bisa dicapai melalui birokrasi yang sehat, bersih, transparan dan akuntabel.