Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat bekerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian khususnya UMKM di daerah. 

"Selain program reguler yaitu pemberdayaan UMKM, juga percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerjasama dalam penyediaan data base UMKM di daerah," kata MenkopUKM Teten Masduki, usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (12/8).

MenkopUKM Teten Masduki menjelaskan, untuk tahap pertama kerjasama tersebut, terkait dengan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi 12 juta usaha mikro, yang rencananya mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang, dimana masing-masing usaha mikro mendapatkan dana hibah Rp 2,4 juta.

"Penyaluran ini akan diibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah. Sisanya, akan disalurkan di tahap kedua dalam waktu yang tak terlalu lama, " jelas Teten. 

Menurut Teten, dikarenakan data mengenai usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak tersebar di daerah dan fluktuatif, maka diperlukan kerjasama dengan Kemendagri. Menurutnya, Kemendagri yang membawahi Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Ditjen Pemerintahan Desa memiliki data yang aktual soal perkembangan data usaha mikro hingga ditingkat desa.

Percepat Penyerapan Anggaran

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sudah lama ingin berkunjung ke Kemenkop dan UKM dan baru sekarang terlaksana. 

"Pertemuan saya dengan MenKopUKM Teten Masduki ini jadi momentum sehubungan saat ini terjadi kontraksi ekonomi dan keuangan akibat pandemi Covid-19, bukan hanya di nasional namun juga di daerah dan masyarakat," kata Mendagri Tito.

Salah satu upaya menghadapi permasalahan dampak sosial ekonomi ini adalah dengan merealisasikan anggaran khususnya ke daerah.

"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secepatnya harus ada uang beredar dan kegiatan ekonomi harus mulai puilih kembali " tegas Tito.

Pihaknya juga sudah mengumpulkan 548 Kepala Daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran. 

"Saya memberikan apresiasi pada daerah yang mampu menyerap sampai 47,4 persen namun ada juga yang masih dibawah 25 persen. Kepada mereka saya berikan warning dan akan saya lakukan evaluasi awal September ini. Jika tak ada peningkatan, saya akan turunkan Irjen ke daerah daerah yang masih sedikit penyerapan anggarannya," tegas Tito.

Tito mengatakan, pihaknya sebagai salah satu anggota dewan pengarah Tim Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri BUMN Erik Tohir, melihat salah satu skema PEN yang cukup besar dan masif adalah UMKM.

Karena itu, Kemendagri sebagai jembatan antara pusat dan daerah, ingin memastikan penyaluran skema bantuan ke UMKM bisa secepatnya terserap. Pihaknya juga menawarkan agar KemenKopUKM memanfaatkan instrumen di Kemendagri untuk kemajuan sektor UMKM di Indonesia.
Bahkan Tito memgusulkan agar ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) diperbantukan untuk menegakkan protokol kesehatan melalui pembagian masker produk UMKM.

Tito berjanji akan membackup KemenkopUKM agar realisasi program pemulihan ekonomi nasional berjalan baik.

"Kami memiliki data 99 persen data WNI ada di kami yaitu di Ditjen Dukcapil, kami juga memiliki jangkauan sampai ke Desa Desa, dimana nantinya tim penggerak PKK akan diterjunkan unruk membagikan masker ke masyarakat. Masker tersebut kami serap dari UMKM, " tambah Tito. (ANP)