CILACAP - Masyarakat nelayan Kabupaten Cilacap mengaku lega bisa berkomunikasi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Sebelumnya, melalui perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, mereka menyampaikan 4 poin permintaan kepada Menteri Edhy.

Permintaan itu di antaranya terkait dengan pengerukan kolam dan pembangunan dermaga baru berkapasitas 1.000 unit kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. Kemudian pembuatan pemecah gelombang di sejumlah titik guna meminimalisir dampak terhadap nelayan yang tinggal di wilayah pesisir.
Terakhir HNSI meminta adanya penyamaan masa berlaku dokumen kapal: SIPI, PAS besar dan Sertifikat Kelaiklautan.

"Harapan kami bisa ada SKB Menteri.  Pak menteri sudah merespons, saya sudah puas," kata Ketua HNSI Cilacap, Sarjono di PPS Cilacap, Senin (20/7/2020).

Lain halnya dengan Heri Hermanto, pengusaha perikanan tangkap yang memiliki kapal 60-100 gross ton (GT) ini meminta kemudahan dalam pengurusan izin kapal. Dia mengaku senang karena bisa berdialog langsung dengan Menteri Edhy serta Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap, Aryo Hanggono.
"Sudah langsung ngobrol sama pak Dirjen, lega," ujar Heri.

Di tempat yang sama Menteri Edhy memastikan akan mempelajari semua permintaan dari HNSI Cilacap. Bahkan, dia langsung menugaskan direktorat jenderal terkait untuk mengkaji serta menindaklanjuti permintaan tersebut.
Menteri Edhy menilai Cilacap memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Selain itu, keberadaannya di selatan Jawa, sekaligus menandakan potensi perikanan yang luar biasa.

"Kalau kita lihat Cilacap ini basis perlawanan terhadap penjajah, kan. Jangan sampai daerah sini malah tidak makmur setelah ikut memerdekakan kita," jelas Menteri Edhy.
Dalam ramgka membangun sektor kelautan dan perikanan, Menteri Edhy mengajak para nelayan juga turut terlibat di sektor budidaya. Jika terkendala modal, KKP memiliki bantuan dana melalui Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit usaha rakyat (KUR).

"Sampaikan ke teman-temannya. Bapak juga harus mulai berpikir untuk buka tambak. Saya ada bantuan untuk buka tambak tapi harus dikembalikan uangnya," sambungnya.

Seperti diketahui, Menteri Edhy mengunjungi PPS Cilacap untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang terletak di Jalan Lingkar Teluk Penyu untuk memaksimalkan potensinya.

Sebagai tindak lanjut dukungan, Menteri Edhy juga merestui pengajuan penggunaan tanah seluas 18.136 meter persegi milik TNI Angkatan Darat (AD) untuk pengembangan PPS. Terlebih tanah tersebut berada di area pelabuhan dan akan digunakan untuk pembangunan satu kolam pendaratan kapal-kapal nelayan.

Menurutnya, baik Pangdam Diponegoro serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) juga telah bersepakat untuk menyerahkan tanah tersebut.

Adapun tanah TNI AD, selain untuk pembangunan kolam juga akan dimanfaatkan untuk membangun sejumlah fasilitas lain seperti pos jaga, mushola, shelter nelayan, instalasi pengolah limbah, dan kios pesisir. Kemudian akan dibangun fasilitas break water, dermaga parkir dan bongkar muat kapal ukuran 30-100 GT serta pasar ikan higienis. (ANP)