Mensos Pastikan Tak Ada Indikasi Penyelewengan Bansos

ANP • Tuesday, 23 Jun 2020 - 22:07 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara berbincang dengan Menko PMK Muhadjir Effendy sesaat sebelum penyaluan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga yang terdampak Covid-19 di Desa Cikande, Kec Jayanti, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020).

TANGERANG  – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako terus dilakukan oleh Kementeran Sosial di daerah yang berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta, yaitu di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Banten. 

Menteri Sosial Juliari P Batubara hadir bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko PMK Muhadjir Effendy, Wagub Provinsi Banten; Kapolda Banten, Anggota DPR RI, Bupati Tangerang, Dirjen PFM, serta Direksi PT Pos Indonesia.

“Kami menyalurkan BST di Kabupaten Tangerang sebanyak 150 ribu dari total seluruh Provinsi Banten sebanyak 400 ribu, ” ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara di Kantor Desa Cikande, Kec Jayanti, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020).

Jumlah tersebut, kata Mensos, mengingat penduduk Kabupaten Tangerang ini sebanyak 4 juta jiwa dan merupakan kawasan industri, ketika ada Covid-19 semua sektor ekonomi menjadi terhenti beroperasi.

“Dampak Covid-19 ke dunia kerja, seperti banyak pekerja dirumahkan dan terkena PHK sehingga sangatlah wajar mendapatkan alokasi BST tersebut, ” kata Mensos.

Mensos Juliari mengingatkan kepada penerima BST agar uang tidak dibelikan untuk rokok dan yang lainnya, selain untuk kepentingan keluarga dan yang bermanfaat.

“Jadi, uangnya hanya untuk digunakan memenuhi kebutuhan pokok, jadi bapak-bapak jangan untuk membeli rokok, kasihan itu anak dan istrinya, ” imbuh Juliari.

Pemerintah memutuskan memperpanjang penyaluran bansos hingga Desember 2020, tapi beda nilainya jadi Rp 300 ribu dari sebelumnya Rp 600 ribu, sebab program-program pemerintah yang lainnya sudah mulai berjalan.

“Di bulan pertama Covid-19, pemerintah mengaloaksikan Rp 405 triliun hingga Juni, dilanjutkan dari Juli – Desember Rp 677 triliun mencakup jaring pengaman sosial, kesehatan, insentif UMKM dan lain sebagainya, ” tandas Juliari.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, bahwa penyaluran bansos sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, namun tetap akan dilakukan dievaluasi pelaksanaanya.

“Kami ke sini sesuai tugas dan kewenangannya DPRRi melakukan pengawasan dan mekanisme seperti apa dalam penyaluran bansos di lapangan, ” ungkap Puan.

Dengan disalurkannya BST dan bansos sembako itu, Puan berharap agar warga yang terdampak Covid-19 itu bisa mempertahankan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kendati penyaluran bansos sudah berjalan dengan baik, tetap akan melakukan evaluasi tiga bulan ke belakang, terlebih dilanjutkan hingga Desember dan semoga pemulihan ekonomi, sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial bisa efektif dirasakan manfaatnya oleh warga terdampak Covid-19, ” harap Puan.

Peninjauan penyaluran bansos dilanjutkan ke Kota Tangerang Selatan, berupa sembako bantuan Presiden tahp 5 di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Menteri Sosial didampingi Wagub Banten, Andika Hazrumy; Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany; Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin; dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM), Asep Sasa Purnama

Terkait data penerima merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) karena yang paling tahu dan paham kondisi warga mana saja yang berhak menerima bansos.

 “Jadi, saya kira soal data penerima bansos itu yang paling paham dan tahu adalah Pemda, termasuk warga mana yang berhak menerima bansos sembako,” ungkap Juliari.

Mensos mengingatkan saat memasuki new normal, agar warga tetap disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, serta tidak berkerumun.

“Perlu diingatkan di masa new normal tidak berarti Covid-19 sudah hilang, sebenarnya masih ada dan disiplin mematuhi protokol kesehatan menjadi penting jangan sampai dilonggarkan tapi yang positif terus bertambah, ” kata Mensos.

Sedangkan, untuk pengawasan penyaluran bansos Kemensos melibatkan lembaga terkait, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri.

“Kemensos secara kelembagaan menjalin kerjasama dengan KPK dan Bareskrim Polri, hingga kini tidak ada temuan dan indikasi penyelewengan, ” ungkap Juliari.

Di akhir kegiatan, Mensos menyapa dengan ramah seorang penerima, Ibu Iyon, 60 tahun, warga Cicentang, RT 06  RW 01, Serpong yang mengaku senang bisa menerima bansos sembako bantuan dari Presiden.

“Alhamdulillah, saya bisa menerima bansos sembako dan seblumnya belum menerima, kalau boleh bansos terus sampai Covid-19 benar-benar hilang, ” harap Iyon.

Hal sama disampaikan Ibu Dwi Suwarni, 33 tahun, bahwa sembako ini yang kelima dan dirasakan sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

“Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pak Menteri Sosial yang telah memberikan bansos sembako dan langsung menyerahkan ke rumah saya, ” ucap warga RT 5 RW 2, Rawabuntu, Kec Serpong itu. (ANP)