JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk berinovasi dalam menyusun kurikulum darurat selama pandemi Covid-19.

Menurut dia, pandemi corona telah mengancam kualitas pendidikan Indonesia lantaran kegiatan belajar mengajar terpaksa berlangsung dari rumah. Selain itu, lanjut dia, panduan pembelajaran yang disusun Mendikbud Nadiem Makariem juga berpotensi mengakibatkan diskriminasi.

"Soal kampanye merdeka belajar, menurut saya, ini gagal paham sangat salah. Karena sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan bukan pasar bebas seperti ekonomi. Pemerintah wajib hadir dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu dan berkualitas," ujar Zita, Kamis (18/6/2020).

Ia pun mencontohkan, proses kegiatan belajar dari rumah di Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Politisi PAN itu mengaku khawatir pandemi Covid-19 berpengaruh negatif terhadap perkembangan para pelajar Indonesia.

"Di DKI Jakarta itu kan zona merah. Kalau sampai 2 tahun terus merah, bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di Jakarta nantinya. Saya katakan tidak untuk diskriminasi karena pendidikan itu untuk semua," katanya.

Zita menyarankan, sejumlah inovasi saat new normal nantinya seperti proses belajar mengajar secara online yang didampingi guru dan diawasi oleh orangtua.

Kemendikbud, kata dia, juga berinovasi dengan kurikulum selama pandemi corona dengan melibatkan guru yang bisa menyambangi siswanya ke rumah.

Selain itu, Kemendikbud juga diminta menggandeng para komunitas di lingkungan tempat tinggal siswa seperti kantor RW, RPTRA dan lainnya dalam kegiatan belajar mengajar yang nantinya disesuaikan dengan protokol kesehatan di dunia pendidikan.

"Belajar dengan jarak itu dibutuhkan bagi siswa yang tidak memiliki akses gadget dan internet. Terakhir adalah belajar di sekolah di saat zona semua hijau. Ini juga tetap memerlukan inovasi kurikulum," jelasnya.

Zita juga mendorong pemerintah memberikan diskon tarif provider untuk seluruh akademia, baik siswa, guru, mahasiswa dan lainnya. Bahkan, lanjut dia, bila perlu tarif provider tersebut digratiskan untuk mempermudah proses pembelajaran jarak jauh.

Ia juga menyoroti soal banyaknya siswa yang tak mampu membayar SPP lantaran orangtuanya terdampak corona. Zita menilai, para siswa tersebut perlu mendapatkan bantuan pemerintah agar mencegah putus sekolah

"Mas Menteri juga harus meningkatkan infradigital dengan membuat aplikasi belajar dari Kemendikbud. Serta membuat bahan belajar seperti buku dan sebagainya melalui format pdf," pungkasnya.