SUKABUMI - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terus tancap gas untuk membangun komunikasi dengan masyarakat nelayan dan pembudidaya,  sebagaimana pesan dari Presiden Joko Widodo. Usai menghadiri sidang kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Menteri Edhy langsung bertolak menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangannya tersebut untuk bertemu dan berdialog langsung dengan nelayan.

Pada kunjungan kali ini, Menteri Edhy ditemani oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dan Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sarjono. Turut hadir pula pejabat eselon I KKP di antaranya Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono dan sejumlah staf khusus menteri. 

"Hadir di hadapan bapak-ibu, para dirjen eselon 1 kami. Kami siap melayani bapak ibu semua," kata Menteri Edhy di PPN Palabuhan Ratu, Kamis (18/6/2020).

Di hadapan para nelayan yang hadir, Menteri Edhy menegaskan komitmennya untuk melindungi mereka. Selain meminta pelabuhan dibuka selama 24 jam untuk memudahkan izin, ia menjamin tak akan ada kriminalisasi nelayan selama melakukan aktivitas penangkapan ikan. 

"Jadi, ke depan program kami tidak ada lagi asal memenjarakan nelayan. Selama dia melakukan penangkapan ikan, penangkapan benih, penangkapan apa saja untuk keberlangsungan hidupnya, ekonomi maju, untuk ekonomi wilayah untuk keluarganya untuk masyarakatnya, itu wajib kita jaga dan lindungi," sambungnya. 

Dikatakan Menteri Edhy, adalah hal wajar apabila nelayan melakukan kesalahan. Terlebih jika mereka tidak mengerti regulasi teknis dari pemerintah. Sebaliknya, ia mengingatkan jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dengan cara mendatangi mereka secara langsung. 

"Kalau dia (nelayan) tidak ngerti, itu yang salah kita, pejabatnya karena kurang mampu untuk datangi mereka. Kurang mengorbankan waktu untuk datangi mereka," tegas Menteri Edhy. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy juga mengajak nelayan untuk bersama-sama menjaga laut dari kejahatan, baik itu penyelundupan narkoba, bahan peledak, maupun senjata. Dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, ia optimis sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju. 

"Saya minta tolong kita sama-sama jaga laut kita. Kalau ada (kejahatan), laporin ke pihak berwajib. Kalau ada kapal asing yang masuk segera ingatkan ke kami biar kami bisa tangkap," jelas Menteri Edhy. 

Setelah menyapa para nelayan, Menteri Edhy membagikan paket bantuan secara simbolis kepada masyarakat. Bantuan tersebut di antaranya 1.000 paket bantuan siaga nelayan, 200 paket Gemarikan, dan 21 sertifikat keterampilan penanganan ikan.

Selain itu, diserahkan pula 200 bidang sertifikat hak atas tanah atau Sehat nelayan, asuransi BPJS untuk 50 anak buah kapal (ABK).

Kemudian ada pemodalan dari Pegadaian sebesar Rp757,8 juta, permodalan dari bank Mandiri sebesar Rp300 juta, lalu permodalan 
LPMUKP sebesar Rp1,04 miliar, permodalan BNI Rp828 juta, serta klaim asuransi kematian BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta. 

Sebelumnya, Menteri Edhy juga menyaksikan perjanjian kerja laut antara anak buah kapal (ABK)  dengan perusahaan untuk memperkuat ketenagakerjaan di sektor kelautan. (ANP)