Kluster Baru Covid-19 Mengintai Pengawas Dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelantikan di BKD Jatim

Mus • Tuesday, 2 Jun 2020 - 10:43 WIB

Surabaya - Kabar kurang menyenangkan muncul dari lingkungan Pemprov Jatim. Pelantikan Pengawas dan Kepala Sekolah SMA Se-Jatim yang berlangsung tanggal 20 Mei yang lalu di Gedung BKD Jawa Timur, dan diikuti 240 peserta ditengarai bisa menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Hal ini didasarkan pada temuan 2 peserta yang diduga PDP Covid-19. Bahkan 1 diantaranya meninggal dunia

Kadis Pendidikan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi dalam konperensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya Senin malam (1/6/2020), membenarkan adanya seorang pengawas sekolah yang meninggal.

“Saya dapat baru info itu pada sore setengah malam tadi. Pasien masuk ke RS awalnya mengeluh sakit lambung. Saya belum dapat informasi apakah meninggalnya itu karena terjangkit Covid-19 atau lambung sesuai keluhan awalnya,” katanya.

Pengawas sekolah yang meninggal itu, menurut Wahid, adalah salah satu pejabat  Diknas Jatim yang ikut pelantikan beberapa minggu lalu di kantor BKD Provinsi Jatim.

“Yang bersangkutan berasal dari Mojokerto. Sebelum pelantikan sudah dilakukan protokol kesehatan yang ketat, yakni cuci tangan dengan sabun, pakai masker, menjaga jarak dan membawa hand sanitizer. Saya akan minta agar dilakukan rapid test kepada seluruh pengawas dan kepala sekolah yang ikut pelantikan tersebut,” ujar Wahid Wahyudi.

Sayangnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa  enggan berkomentar. Saat konperensi pers berlangsung, Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut menyimak apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi. Dan tidak memberikan tanggapan apapun terkait dengan kemungkinan kluster baru covid -19 diranah ASN Jatim tersebut.

Selain itu, pelantikan pengawas dan kepala sekolah di BKD Jatim ditengarai melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Poto kegiatan pelantikan tersebut beredar di berbagai group WA, memperlihatkan para peserta yang tidak mengenakan masker. Selain itu physical distancing juga tidak diterapkan.

Belum ada jawaban dari pihak Pemprov Jatim terkait dengan beredarnya poto pelantikan yang mengabaikan protokol kesehatan tersebut. (Hermawan)