JAKARTA - Sebuat tuitan balasan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menarik perhatian siang ini (15/5/2020). Sang Menteri, Abdul Halim Iskandar, sendiri yang mencek lapangan lalu menjawab laporan warga.

Di tengah banyaknya desa yang mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, seorang warga pagi ini melaporkan Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, belum melakukan pendataan keluarga miskin, alih-alih mengalirkan dana bantuan.

Tak butuh waktu lama Gus Menteri, panggilan akrab Abdul Halim Iskandar, menyodorkan foto bukti musyawarah desa khusus desa tersebut. Foto tersebut memperlihatkan protokol kesehatan dijalankan, dengan duduk berjarak serta menggunakan masker. Artinya, Desa Undaan pasti telah mendata keluarga miskin, dan sudah menetapkan calon penerima BLT Dana Desa. Tinggal pengesahan pemerintah Kabupaten Malang sebagai bendera diperbolehkannya penyaluran dana bantuan.

Kepala Pusat Dana dan Informasi, Ivanovich Agusta, memberikan keterangan lebih lanjut, “Gus Menteri sejak awal memposisikan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi semacam customer service bagi desa. Ini istilah Gus Menteri sendiri, mempopulerkan konsep responsive government”.

Yang pertama kali diperbaiki di kementerian ini ialah call center dan pendampingan. Alasannya, keduanya bersentuhan langsung dengan warga desa.

Pendamping desa adalah mata kementerian yang diletakkan di seluruh desa. Sejak awal tahun ini, mereka melaporkan langsung perkembangan desa setiap hari. Laporan data dan pandangan mata 74.953 desa itu langsung masuk ke hadapan Gus Menteri setiap pukul 21.00 WIB. Malam itu juga Gus Menteri membagikan arahan kepada staf, atau selambatnya keesokan paginya, begitu mendapati desa-desa tertentu yang perlu dilayani.

Dalam memperbaiki layanan call center 1500040 dan sistem aduan masyarakat sipemandu.kemendesa.go.id Gus Menteri mengaku mempraktikkan konsep amanah dalam beragama. Apapun aduan masyarakat adalah amanah, sehingga harus ditunaikan. Bahkan aduan yang tampak tidak masuk akal tetap harus ditangani, misalnya pernah ada kasus mengadukan tetangganya yang kecurian barang. Juga aduan yang sebetulnya untuk institusi lain, seperti pernah ada kasus bertanya kepada gubernur. Tidak ada aduan yang tidak dijawab. Kalaupun pelaksana aduan nantinya dari lembaga lain, tetap hasilnya disampaikan kembali kepada warga pengadu.

“Tidak tanggung-tanggung, dalam setiap surat edaran menteri kini diakhiri dengan kontak pengaduan,” jelas Ivanovich, “karena kondisi desa sangat beragam, dan selalu ada kasus pengecualian, maka loket aduan menjadi umpan balik agar kebijakan kementerian tetap bisa dijalankan”

Laporan aduan masyarakat juga sampai ke hadapan Gus Menteri tiap pukul 21.00. Staf langsung mengetahui aduan yang dinilai penting, karena malam itu juga mendapat arahan yang harus dikerjakannya.

“Ternyata, warga juga banyak mengadu melalui media sosial Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, baik berupa twitter, whatsapp, facebook, maupun instagram. Sekelompok ahli mengelola aduan ini, dan Gus Menteri turut di dalamnya. Tak sungkan Gus Menteri menyiapkan jawaban aduan, seperti tuit siang ini,” ujar Ivanovich.

Upaya Gus Menteri untuk responsif terhadap kebutuhan desa juga dijalani melalui berbagai konferensi video langsung dengan kepala desa dan pemerintah daerah. Langkah ini didokumentasikan dalam akademidesa.kemendesa.go.id. “Berbagai masukan warga dan pemda lewat jalur itu pula yang menjelaskan BLT Dana Desa semula harus non tunai, kemudian diperbolehkan untuk tunai. Agar desa pelosok dan jompo yang papa mudah mengakses batuan., Jika tidak memiliki nomor induk kependudukan maka diperbolehkan menuliskan alamat lengkap” jelas Ivanovich.

“Dengan kerja cepat semacam ini, dan setiap hari, tidak mengherankan banyak orang bertanya-tanya,” kata Ivanovich, “Kapan Gus Menteri tidurnya? Hahaha”. (ANP)