Surabaya - Banyaknya pasar tradisional di Jawa Timur yang menjadi klaster covid-19 mendorong Pemprov Jatim serius menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas di pasar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan hal tersebut kepada bupati dan walikota di Jatim,  untuk menyiapkan pemberlakuan sistem ganjil genap di pasar tradisional.

Kebijakan tersebut akan berlaku menyeluruh, tidak hanya untuk daerah yang tengah melakukan PSBB. Instruksi pembatasan aktivitas pasar keluar, setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau seluruh pasar tradisional di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut menurut Khofifah, sebagai bentuk physical distancing di kawasan ekonomi.

"Ini merupakan upaya kita menciptakan physical distancing di pasar. Kita tau kan banyak klaster baru yang muncul dari pasar, karenanya ini sebagai solusi nya," ujar Khofifah.

Khofifah juga minta pada pengelola pasar untuk menentukan satu pintu masuk pasar, sehingga mereka yang masuk dan keluar menjadi terkontrol. Selain itu pasar juga harus dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan thermogun atau alat pengecek suhu tubuh. Selain itu petugas wajib menggunakan sarung tangan dan masker, sesuai protokol kesehatan pencegahan covid-19.

"Saya minta semua standard protokol kesehatan harus dipatuhi dan dipenuhi. Kita tidak ingin ada klaster-klaster lain yang berasal dari pasar. Karenanya harus kita cegah dengan penerapan protokol kesehatan. Saya juga minta pemda serius melaksanakan hal ini," lanjut Khofifah.

Di wilayah Sidoarjo tercatat beberapa pasar mulai menerapkan aturan ganjil genap. Di pasar Sepanjang Sidoarjo, setiap kios dan lapak diberi nomor  oleh pengelola. Para pedagang juga bergiliran berdasarkan nomor  ganjil dan genap. Sehari buka dan sehari tutup.

Sebelum ada kebijakan tersebut, pasar menjadi salah satu penyumbang pasien positif covid-19 di Jawa Timur. Bahkan beberapa pasar berpotensi menjadi klaster, seperti di Surabaya, Pujon Malang, Tuban, dan Bojonegoro. (Hermawan)