Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyatakan, dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 di sektor Kelautan dan Perikanan (KP), pemerintah pun akan terus berupaya menetapkan kebijakan terbaik, di antaranya untuk perikanan tangkap dan ekspor hasil laut yang harus tetap berjalan.

“Langkah-langkah kita jangan terhenti, upayakan ekspor ikan kita juga jalan dengan langkah pertama membuka kembali kargo pesawat ke berbagai negara tujuan seperti Korea Selatan dan Jepang, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terpenting nelayan itu juga butuh hidup, sedapat mungkin kita bantu mereka dan perekonomiannya, dibuat pula aturan protokol kesehatan bagi para nelayan di laut,” ujar Menko Luhut saat memimpin Rakor Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Menghadapi Covid-19, dilaksanakan via video conference yang turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan perwakilan k/l lainnya, dilaksanakan pada hari Jumat (17/4/2020). 

Menurut data terkini Kemenko Marves, pandemi Covid-19 ini berdampak kepada harga ikan yang turun drastis hingga 50 persen, penghasilan nelayan pun turun dari 3,5 juta dalam sekali melaut menjadi 1-1,5 juta. Hal tersebut disebabkan karena harga ikan yang turun yang disebabkan adanya pembatasan/lockdown di beberapa negara tujuan ekspor, sehingga dengan demikian volume ekspor ikut turun, dan komoditas eskpor yang terdampak antara lain kepiting dan lobster hidup. 

Kemenko Marves yang bertugas sebagai koordinator dan sinkronisator kebijakan beberapa kementerian di bawah koordinasinya, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta k/l terkait lainnya, lantas menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan sektor KP dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di antaranya adalah, untuk merespon isu penumpukan stok di Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), rekomendasi kebijakannya ialah, mengeluarkan kebijakan nasional berupa diskon biaya kirim khusus produk perikanan yang didistribusikan secara online dan juga percepatan implementasi Sistem Resi Gudang. 

Sementara sebagai solusi atas kerugian para nelayan yang berakibat pada ketidakmampuan para nelayan memenuhi kebutuhan dasar, rekomendasi kebijakannya adalah Bantuan Pemerintah dan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, dan petambak garam. Kemudian, Program Padat Karya di sektor budidaya perikanan. 

Selanjutnya, untuk mengatasi penurunan ekspor ikan, rekomendasi kebijakannya adalah, penurunan tarif kargo udara dan penambahan jumlah layanan kargo, ditambah dengan kemudahan distribusi logistik produk KP. Para Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dihimbau agar mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membeli produk perikanan. 

“Jadi apa yang sudah kita siapkan ini agar segera jalan dan diekseskusi, nanti agar terus dipantau oleh Deputi saya yang bekerja  sama dengan KKP dan k/l terkait lain. Intinya, dalam kondisi seperti sekarang ini, saatnya kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh,” pungkas Menko Luhut. (ANP)