Dirut Pasar Jaya Harus Tanggung Jawab Penyaluran Bansos

• Friday, 17 Apr 2020 - 17:03 WIB

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memercayakan pendistribusian bantuan sosial berupa paket sembako ke Perumda Pasar Jaya. Belakangan, pendistribusian bansos itu amburadul dan dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala.

"Sesuai informasi dari Dinas Sosial, pendistribusian bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami penundaan karena jadwal yang tidak tepat dalam pendistribusian ke masing-masing RW yang sudah terjadwal," ujar pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, di Jakarta, Jum'at (17/4).

Menurut Taufiq, Penundaan dan penjadwalan kembali pendistribusian bansos itu,  dikarenakan minimnya stok dari Perumda Pasar Jaya seperti  sarden dan minyak goreng. 

"Sampai dengan hari Rabu kemarin (15-04-2020) stok itu sulit. Pemberlakuan PSBB juga menjadi kendala pendistribusian dari daerah ke Jakarta khusus komponen barang sarden dan minyak goreng. Sehingga ini yang menjadi kendala Pasar Jaya dalam pendistribusiannya," katanya.

Taufiq menilai, kinerja Perumda Pasar Jaya dalam pendistribusian bansos ini cukup bobrok. Sebab, ungkapnya, masyarakat yang terdampak PSBB tidak bisa membiarkan perut kosong hingga berhari-hari. Semestinya, kata Taufiq, Perumda Pasar Jaya melibatkan banyak pihak baik swasta maupun relawan untuk pengemasan bansos itu.

"Rakyat itu kalau dibiarkan perutnya kosong berhari-hari bisa brutal. Memang katanya sudah dikerjakan tiga shift, tanya nyatanya masih amburadul. Kalau memang nggak sanggup, ya distribusikan pengemasan itu. Bagi tugas dengan pihak lain," jelasnya.

Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 itu meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera mengevaluasi kinerja Direktur Utama Perumda Pasar Jaya itu. Sebab, katanya, Perumda Pasar Jaya telah berkali-kali menorehkan kesalahan selama masa penanganan Covid-19 di Jakarta ini.

"Waktu harga masker naik, Perumda Pasar Jaya malah menjual masker dengan harga pasar sebesar Rp300 rb per box dan sewaktu pembagian pangan KJP di Jakgrosir, antriannya tidak sesuai protokol kesehatan. Dulu, operasi pasar juga menimbulkan kerumunan sehingga viral" terangnya. (*AKI)