Wacana Penerapan Teknologi Satelit Untuk Bayar Tol, Pengamat: Jangan Sampai Merugikan Masyarakat

• Wednesday, 18 Mar 2020 - 13:53 WIB

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mengubah sistem pembayaran tol dari kartu elektronik dengan sistem pembayaran tol berbasis satelit. Sistem tersebut merupakan hasil studi oleh perusahaan asal Hongaria.

Perusahaan Hongaria tersebut menawarkan teknologi GNSS atau Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS merupakan sistem pembayaran dengan alat yang dipasang di mobil dan dibaca lewat satelit. Teknologi ini memungkinkan pengendara tidak perlu berhenti untuk membayar tol di gerbang tol. 

Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan ini harus berpihak kepada masyarakat. Sebab, menurut Trubus dengan adanya alat sensor yang dipasangkan di dalam mobil bisa menjadi permasalahan baru di masyarakat.

"Kalau pakai alat repot nya nanti kalau alatnya rusak. Kalau publik dirugikan oleh investor atau korporasi nanti akibatnya akan berkurang kepercayaan publik. Kalau alatnya harus beli saya rasa masyarakat akan keberatan," Kata Trubus saat dihubungi di Jakarta.

Trubus menambahkan masyarakat Indonesia banyak mempertimbangkan pada saat penerapan kartu elektronik tol atau e-Toll. 

"Sekarang aja kita pakai kartu masyarakat banyak yang komplain, keliatannya efektif tapi sebenarnya kurang efektif karena tidak online untuk isi ulang ," ujarnya.

Harga perangkat yang bisa jadi mahal di Indonesia, karena melihat harga di Eropa satu unit GNSS lebih dari 2 juta rupiah per unit. Adapun jika menggunakan aplikasi smartphone, pengguna tidak bisa membedakan transaksinya dan rentan terjadi masalah jika baterai smartphone tersebut habis.

Menurut Trubus, dalam penerapan kebijakan tersebut pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi dan jangan sampai masyarakat yang dirugikan. 

"Tapi masalahnya gini, kebijakan perlindungan konsumen itu lemah, yang paling sering dirugikan itu konsumen," tambahnya.

Diperlukan kajian lebih lanjut terkait pemilhan dan peningkatan teknologi sistem pembayaran tol di Indonesia agar pemerintah dapat memilih dengan bijak sehingga stakeholders terutama masyarakat akan diuntungkan. 

Trubus menambahkan pemerintah harus melibatkan semua sektor dalam kebijakan ini termasuk elemen masyarakat.

"Langkah yang paling tepat adalah sosialisasi dulu alat ini, perlu adanya dialog publik, dan itu ada kajian mendalam yang komprehensif. Pemerintah melibatkan partisipasi publik, seperti layanan konsumen, perlindungan konsumen dan kepentingan masyarakat," pungkasnya. (Faz)