Bandung – Pemberdayaan KUMKM dengan model bisnis kemitraan antara KUMKM  berbasis komoditas/produk dengan usaha besar merupakan salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Kemitraan yang diwujudkan adalah kemitraan yang sehat, saling menguntungkan, membutuhkan, dan saling memperkuat, sehingga menjadi kemitraan yang berkesinambungan.

Peluang membangun kemitraan usaha untuk memperkuat peran KUMKM telah terbuka, apalagi di tengah situasi perkembangan Informasi teknologi (IT)/digital kemitraan dapat dikembangkan berbasis digital.

Dalam kerangka menjaga posisi tawar KUMKM dalam pelaksanaan kemitraan yang sudah terjalin antara KUMKM dan usaha skala besar,  Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan Temu Konsultasi Pemantauan Kemitraan, Kamis (5/3/2020) di Bandung.  

Temu Konsultasi ini bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mendapat amanat untuk melaksanakan pengawasan kemitraan sesuai  PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

“Kegiatan Temu Konsultasi Pemantauan Kemitraan ini menjadi bagian dari koordinasi dan sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan  KPPU  bahwa Pemerintah ada untuk para pelaku KUMKM, dengan memberikan ruang bagi para pelaku KUMKM mendapatkan advokasi kemitraan usaha yang sehat.  Para pihak yang bermitra, baik KUMKM dan usaha besar harus sama-sama menjaga kesepakatan untuk menjamin keberlangsungan kemitraan,” kata Plt Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Herustiati.

Dalam kegiatan tersebut hadir nara sumber Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU,  Abdul Hakim Pasaribu. Abdul Hakim mengatakan kemitraan merupakan salah satu ruang pemberdayaan bagi UMKM  dengan melibatkan usaha besar. Namun, ia menegaskan kemitraan harus dengan prinsip saling membutuhkan sehingga tidak ada yang merasa dipaksa dalam  menjalin kemitraan tersebut. 

“Prinsip kemitraan itu adalah kebutuhan karena sama-sama saling membutuhkan.  Harus ada  prinsip saling memerlukan jangan smapai ada pelaku usaha besa  merasa dipaksa dengan kemitraan itu,” kata Abdul Hakim.

Karena prinsipnya saling membutuhkan, maka masing-masing bisa saling menguatkan.  Bagi KUMKM yang kekurangan bidang manajemen atau  pemasaran, di situlah peran  usaha besar untuk memberikan penguatan dan pendampingan. 
Ia menegaskan KPPU sebagai otoritas hadir melakukan pengawasan atas hubungan kemitraan. Namun, ditekankannya, pengawasan kemitraan tidak menggunakan UU Anti Monopoli namun UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebab pengawasan ini bersifat mediasi.  

“Kami mengawasi hubungan kemitraan jangan sampai ada penyalahgunaan posisi tawar antara UMKM dan usaha besar. Pengawasan ini sifatnya soft, mediasi saja. Jangan sampai pengawasan ini membuat hubungan kemitraan malah putus.”

Salah satu peserta temu konsultasi yang merupakan pengusaha kopi, Budi mengakui kemitraan dengan perusahaan ritel membuatnya mampu memperluas pasar. Namun, ia mengakui ada hambatan dalam kemitraan, terutama dalam hal listing fee yang dianggap terlalu besar.  Soal ini, dikatakannya, belum ada  solusi yang dihasilkan antara kedua pihak. Melalui kemitraan usaha yang sehat berbasis prinsip-prinsip kemitraan yang telah diatur, diharapkan KUMKM akan mampu meningkatkan skala usahanya dan kontribusinya terhadap perekonomian bangsa ini. (ANP)