Konawe Selatan - Masa reses sidang pertama DPRD Sulawesi Tenggara sedang berjalan. Salah satunya yang dilakukan Asrizal Pratama Putra di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. Reses yang dihadiri puluhan orang itu mengeluhkan sejumlah persoalan yang kerap mereka hadapi.

Seorang warga Mowila Robin misalnya, mengeluhkan sempitnya jalur poros yang melalui wilayah mereka. Padahal jalan kewenangan provinsi itu menjadi akses utama masyarakat dalam beraktivitas, khususnya dalam meningkatkan perekonomian warga.

“Jalan ini harus diperlebar, ini jalan alternatif warga Kendari, Konsel, Konawe dan Koltim. Kalau berpapasan dua kendaraan, yang satu harus turun di luar aspal, ini juga rawan kecelakaan,” keluhnya.

Warga lain Juanda, masih mengeluhkan jalan provinsi yang kerap menyebabkan banjir di rumah warga karena tidak memiliki drainase dan deuker.

“Inikan kewenangan provinsi kalau diperlebar, sekalian dengan drainase dan deuker, beberapa warga yang tinggal di jalan poros selalu jadi langganan banjir,” tambahnya.

Penanganan banjir juga disampaikan Warga Kecamatan Andoolo Barat. Sejumlah warga meminta penanganan banjir yang sering menghantui mereka, apalagi saat musim penghujan tiba.

Mereka mengusulkan pembangunan deker di sejumlah titik banjir khususnya di jalur poros Kecamatan Andoolo Barat.

Warga lainnya di Kecamatan Andoolo Barat dan Kecamatan Buke berkeluh kesah tentang irigasi pertanian yang sudah mulai rusak, dan berdampak pada hasil panen.

Di dua kecamatan itu sekitar hampir 500 hektare sawah bergantung pada bendungan di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat dan Desa Silia Jaya di Kecamatan Buke.

“Kalau bisa ada perbaikan irigasi di Desa Silia Jaya, bendungan ini menampung air dari Kali Mokola, ini satu aliran dengan Desa Anese,” ungkap warga Buke Wawan.

Sementara di Kabupaten Bombana, seperti di Kecamatan Poleang dan Poleang Barat, mengeluhkan pasokan listrik di beberapa wilayah termasuk fasilitas air bersih.

Ada juga warga yang mengusulkan perbaikan jalan di wilayah mereka yang menghubungkan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka, termasuk pembuatan jembatan.

“Jembatan yang menghubungkan Desa Bambamolingku Bombana dan Desa Anawua Kolaka, sudah butuh perbaikan, ini jalan alterntif warga,” ungkapnya, Selasa (4/2/2020).

Usulan lain tentang perbaikan infrastruktur juga ikut disampaikan warga Kecamatan Rumbia dan Mataoleo. Hanya saja di dua kabupaten tersebut keluhan yang disampaikan merupakan kewenangan kabupaten, bukan kewenangan Pemda Sultra.

Menanggapi usulan warga di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana, Anggota DPRD Sultra Asrizal Pratama Putra akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyampaikan usulan warga hasil resesnya.

“Kalau kewenangan Pemda Sultra saya akan teruskan ke OPD teknis, kalau itu kewenangan Pemda Kabupaten itu bukan ranah kami,” katanya, Kamis (6/2/2020).

Selain berkoordinasi dengan OPD di Pemda Sultra, Anggota Komisi I ini juga akan berkoordinasi dengan instansi vertical, khususnya untuk penanganan irigasi dan bendungan.

“Pak Wawan (Warga Buke, Konsel) sudah pernah bawa proposal ke BWS (Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV) untuk perbaikan saluran irigasi dan bendungan itu nanti kita cek kembali,” tambahnya. (Hengky)