Jakarta - Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit mengajak seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki binaan koperasi dan UKM untuk bersinergi dan konsolidasi program pengembangan UMKM. "Kita ingin agar UMKM kita bisa segera naik kelas", tandas Victoria dalam Rapat Kerja dengan kementerian dan lembaga (K/L) membahas isu perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing, di Jakarta, Rabu (29/1).

Menurut Victoria, pihaknya sudah memetakan gambaran di lapangan yang menyebutkan ada 18 K/L yang terkait dengan koperasi dan UKM. "Programnya banyak tersebar, kecil-kecil, dan juga ada yang tumpang tindih. Ini tantangan kita semua untuk menyatukannya. Bahkan, Presiden Jokowi juga berkeinginan adanya kolaborasi antar K/L dalam membangun produk UMKM", tukas Victoria.

Victoria meyakini, dengan terciptanya sinergi dan kolaborasi program antar K/L, target UMKM naik kelas bisa segera diwujudkan. "Tapi, perlu disadari, kita bukan bermaksud mengubah program K/L yanh sudah ada, melainkan lebih kepada saling sharing dan kolaborasi program dengan Kemenkop UKM", kata Victoria.

Apalagi, lanjut Victoria, pihaknya dibekali dengan target yang diantaranya meningkatkan ekspor produk UMKM, substitusi impor, hingga mampu masuk ke rantai pasok atau global value chain. "Kita akan kembangkan sentra-sentra produksi produk unggulan di daerah-daerah, factory sharing, hingga pendekatan digitalisasi", jelas Victoria.

Beberapa sektor yang diharapkan dapat disinergikan adalah pertanian (beras, jagung, kopi, pisang, nanas, singkong, cangkul, dan bambu), perikanan dan peternakan (udang, domba, kambing, sapi perah), ekonomi kreatif (home decor, furnitur, fesyen muslim, dan makanan minuman), serta sektor pariwisata (kuliner, homestay, wisata alam, handicraft). "Saya yakin, kolaborasi ini bisa memperluas pasar bagi produk KUKM kita", tandas Victoria.

Sementara Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Leonard Theosabrata menegaskan bahwa Smesco Indonesia akan menjadi center of excellence dan trading house bagi produk UMKM. "Itu menjadi tantangan kita. Salah satu langkahnya adalah kita mempersiapkan kualitas UKM kita di era digital seperti sekarang ini", ucap Leonard.

Leonard pun berharap, data UKM yang dibina seluruh K/L bisa dihadirkan dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dimana para buyer bisa mengakses produk UKM dengan mudah dan cepat. "Kami siap bersinergi yang dituangkan dalam program bersama untuk kepentingan UMKM kita", tukas Leonard.

Katalog LKPP

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Salusra Widya mengungkapkan, pihaknya juga memiliki misi dan target agar produk UMKM bisa masuk ke dalam daftar belanja yang dibutuhkan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. "Saya yakin, banyak kebutuhan bisa diproduksi UMKM. Meski saya melihat masih ada keterbatasan bagi UMKM, seperti keterbatasan akses dan sebagainya", papar Salusra.

Oleh karena itu, lanjut Salusra, LKPP membuat satu katalog atau platform yang berisi aneka macam dan jenis produk yang dibuat UMKM. "Dengan katalog atau platform itu, kita membangun pasar pengadaan barang dan jasa bagi UMKM", kata Salusra.

Dalam katalog tersebut, Salusra menggambarkan pihaknya mempertemukan antara yang membutuhkan barang (pembeli) dengan yang memiliki barang (penjual). "Proses produk UMKM untuk masuk katalog LKPP tidak sulit, dan sangat mudah. Semua bisa klik dan terbuka untuk publik", kata Salusra.

Dengan adanya katalog, Sakusra menjamin pihaknya bisa menghadirkan produk UMKM. "Hanya saja, meski sudah ada produk UMKM di dalam katalog, masih ada lembaga yang enggan membelinya. Saya berharap, dengan adanya sinergitas ini, kita bisa mengantisipasi hal seperti itu tidak terulang", pungkas dia. (ANP)